Terkait saran untuk pindah KTP bagi PKL non-Kudus, Bellinda Birton menjelaskan hal itu bukan kewajiban. Tetapi lebih kepada saran agar mereka lebih mudah dalam mengakses program daerah.
”Kalau sudah lama tinggal di sini, keluarganya di sini, usahanya juga di sini, kenapa tidak pindah KTP saja? Itu akan memudahkan mereka dan juga pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” tandas Bellindar Birton.
Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus menata PKL tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi semua.
Murianews, Kudus – Bupati Kudus, Samani Intakoris menanggapi viralnya video Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton (Bellinda Birton), yang membahas pedagang kaki lima (PKL) dengan KTP luar Kudus. Video Bellinda viral.
Dalam pernyataannya, Samani menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemkab bukanlah bentuk penggusuran, melainkan penataan dan penertiban demi kebaikan bersama. Apa yang disampaikan Wabup Bellinda Birton tidak bermaksud untuk menggusur.
”Semua ini ditata dan ditertibkan. Namanya juga evaluasi, tidak apa-apa. Apa salahnya kita memperhatikan masyarakat Kudus? Kami hanya ingin memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kudus. Tidak ada penggusuran. Kita punya hati,” tegas Samani, Jumat (25/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kudus hanya menginginkan agar PKL menjaga kebersihan dan profesionalisme dalam berdagang. Sehingga pada akhirnya juga akan kembali memberi manfaat bagi para PKL sendiri.
”Yang kami inginkan sederhana, seperti memakai celemek dan sarung tangan saat berdagang. Ini bagian dari upaya menjaga kenyamanan dan estetika kota,” tambahnya.
Sementara itu, Wabup Bellinda Birton juga menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya soal PKL dan KTP non-Kudus yang muncul di tayangan videonya. Pernyataannya muncul setelah mendapat pesan langsung dari warga mengenai kondisi PKL yang tidak tertib di kawasan Simpang Tujuh, Kudus.
”Kami hanya minta agar PKL lebih tertib, bukan berarti mengusir. Kalau mereka harus ditertibkan, maka pemerintah juga wajib menyiapkan tempat baru yang lebih layak dan ramai untuk mereka berjualan,” jelas Bellinda Birton.
PKL Non-Kudus...
Terkait saran untuk pindah KTP bagi PKL non-Kudus, Bellinda Birton menjelaskan hal itu bukan kewajiban. Tetapi lebih kepada saran agar mereka lebih mudah dalam mengakses program daerah.
”Kalau sudah lama tinggal di sini, keluarganya di sini, usahanya juga di sini, kenapa tidak pindah KTP saja? Itu akan memudahkan mereka dan juga pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” tandas Bellindar Birton.
Pemkab Kudus berkomitmen untuk terus menata PKL tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi semua.
Editor: Budi Santoso
