Kudus Ajukan Verifikasi KLA Madya, DPRD Soroti Ini

Murianews, Kudus – Di tengah maraknya kasus kejahatan anak termasuk kejahatan asusila, Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan verifikasi untuk peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Pratama ke Madya karena dinilai sudah memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mardijanto, mendukung proses verifikasi ini. Akan tetapi perlu adanya penegasan terkait pencegahan kasus-kasus terhadap anak di Kudus agar tidak bertambah banyak.

”Kami sangat mendukung verifikasi Kabupaten Ramah Anak menjadi madya, sudah bagus yang disampaikan bupati tadi,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Menurut Mardijanto, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Sebagai legislatif, pihaknya akan segera membahas Perda terkait Kabupaten Ramah Anak. Secara tegas, ia akan memasukkan persoalan kejahatan asusila terhadap anak sebagai prioritas pembahasannya.

”Terkait kasus asusila pada anak sudah kami bahas di komisi. Nanti mengenai usulan Perda Ramah Anak akan kami bahas segera. Ini menjadi prioritas dalam Perda. Semoga tahun ini bisa dibahas dan jadi,” terangnya.

Mardijanto menekankan bahwa sebagai kota santri, Kudus harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Namun, beberapa waktu terakhir masih didapati kasus yang seharusnya tidak terjadi lagi ke depannya. Untuk kasus yang sudah terjadi akan segera ditangani dan difasilitasi.

Perda Ramah anak...

Sementara itu, ke depan dengan adanya Perda Ramah Anak diharapkan Kabupaten Kudus semakin terbuka dan aman bagi anak. Sehingga perhatian terhadap keselamatan anak bisa semakin baik.

”Tahun ini ada kasus, dan kami fasilitasi. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Meski ada kasus tapi di Kudus ini masih relatif sedikit dibanding daerah lain. Ke depan mari kita sama-sama jaga supaya Kudus tetap aman, nyaman, dan layak bagi tumbuh kembang anak,” tandasnya.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan legislatif, Kudus optimistis dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayahnya.

Editor: Budi Santoso