Selain itu, menurut Harso, tata kelola dan manajemen UMKM juga masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan masih menggunakan rekening pribadi untuk transaksi usaha.
”Pelaku usaha besar ingin kejelasan legalitas mitra mereka. Jadi saat transfer dana, minimal UMKM itu sudah punya NIB dan rekening usaha yang jelas,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kudus akan memfasilitasi penyusunan langkah teknis antara UMKM dan UMB.
Bahkan, pada tahun 2026 mendatang, Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) akan menggelar pelatihan khusus manajemen usaha dan perpajakan untuk UMKM.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus aktif mendorong terwujudnya kemitraan nyata dan berkelanjutan antara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan Usaha Menengah Besar (UMB).
Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Kudus, Samani Intakoris, saat membuka kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemitraan UMKM dan UMB di Hotel Hom Kudus, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, penguatan sinergi antara pelaku usaha kecil hingga besar sangat penting. Sebab, mereka mempunyai peran vital dalam peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.
”Para pelaku usaha ini punya kontribusi nyata. Dari serapan tenaga kerja hingga pajak yang masuk ke daerah. Kita dan mereka itu simbiosis mutualisme. Mereka adalah wajah Kudus untuk menunjukkan daerah yang ramah investasi dan maju,” jelas Samani.
Ia berharap kemitraan ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus, Harso Widodo, mengakui masih ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan usaha besar.
”Secara regulasi kemitraan ini sudah diatur. Tapi implementasinya masih kurang terdokumentasi. Misalnya ada kerja sama tapi tidak ada laporan tertulis. Pelaku usaha besar berkewajiban bermitra, namun hanya sedikit yang sudah mendokumentasikan dan melaporkannya ke kami atau provinsi,” paparnya.
Manajemen UMKM...
Selain itu, menurut Harso, tata kelola dan manajemen UMKM juga masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan masih menggunakan rekening pribadi untuk transaksi usaha.
”Pelaku usaha besar ingin kejelasan legalitas mitra mereka. Jadi saat transfer dana, minimal UMKM itu sudah punya NIB dan rekening usaha yang jelas,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kudus akan memfasilitasi penyusunan langkah teknis antara UMKM dan UMB.
Bahkan, pada tahun 2026 mendatang, Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) akan menggelar pelatihan khusus manajemen usaha dan perpajakan untuk UMKM.
