Penunjukan Plt dilakukan dari internal perusahaan, dan hingga kini belum ada rencana pengangkatan direktur definitif.
”Demi efektivitas, sementara ini kita tunjuk Plt dari internal perusahaan. Nanti kita lihat perkembangan kinerja ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Kudus akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD.
”Kalau tidak memenuhi kontrak kerja, pasti ada langkah evaluasi,” tegasnya.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus memberhentikan Harun Rosyid dari jabatan Direktur Perusahaan Daerah atau perusda Percetakan Kudus, terhitung sejak 1 Juli 2025.
Pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 900.1.13.2/171 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Harun Rosyid dari Jabatan Direktur Perumda Percetakan Kabupaten Kudus.
Plt Asisten III Sekda Kudus, Dwi Agung Hartono mengatakan, langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Harun selama masa jabatannya yang dimulai pada 2023.
Berdasarkan hasil evaluasi, target kontrak kinerja yang telah disepakati tidak tercapai, terutama pada tahun 2024.
”Intinya target itu harus dipenuhi direktur sesuai kontrak. Jika tidak memenuhi syarat kinerja, ya siap dievaluasi. Kontrak kinerja bukan hanya untuk PD Percetakan, tetapi berlaku bagi semua BUMD di Kudus,” jelasnya, Jumat (15/8/2025).
Dwi Agung menyebut, persaingan usaha percetakan yang semakin ketat menjadi salah satu tantangan.
”Usaha percetakan sekarang banyak, termasuk di masyarakat umum. Karena itu efektivitas kinerja harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan, Bupati Kudus menunjuk Ari Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusda Percetakan berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 900.1.13.2/172 Tahun 2025.
Penunjukan Plt...
Penunjukan Plt dilakukan dari internal perusahaan, dan hingga kini belum ada rencana pengangkatan direktur definitif.
”Demi efektivitas, sementara ini kita tunjuk Plt dari internal perusahaan. Nanti kita lihat perkembangan kinerja ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemkab Kudus akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD.
”Kalau tidak memenuhi kontrak kerja, pasti ada langkah evaluasi,” tegasnya.
Editor: Cholis Anwar
