”Setiap pekerjaan selalu kita monitoring dan evaluasi, saya sering ke lapangan untuk menanyakan progresnya seperti apa, kita pastikan serapan anggaran maksimal, karena itu tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, menjelaskan capaian tersebut dipengaruhi adanya perubahan target dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 yang baru disahkan pada 21 Agustus lalu.
”Kalau dilihat dari APBD murni sebenarnya target sudah terpenuhi. Namun karena menyesuaikan dengan APBD-P, memang terlihat belum maksimal. Saat ini sebagian besar kegiatan masih dalam proses, dan diperkirakan pada akhir September hingga Oktober akan ada kenaikan realisasi,” terangnya.
Pemerintah daerah berharap serapan anggaran dapat terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana.
Murianews, Kudus – Hingga akhir Agustus 2025, realisasi belanja daerah Kabupaten Kudus masih berada di angka 52,34 persen. Dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp 2,63 triliun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1,37 triliun.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencatat serapan cukup tinggi. Dinas Sosial P3AP2KB sudah membelanjakan Rp 68,72 miliar dari pagu Rp 84,70 miliar atau 81,13 persen.
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menyerap Rp 265,88 miliar dari Rp 370,89 miliar (71,70 persen). Diskominfo mencapai 63,79 persen, dan Kecamatan Kota Kudus 63,17 persen.
Di tingkat kelurahan, Panjunan menjadi yang tertinggi dengan serapan Rp 0,90 miliar dari Rp 1,25 miliar atau 72 persen.
Sebaliknya, masih ada OPD dengan serapan rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru membelanjakan Rp 23,25 miliar dari Rp 174,46 miliar atau 13,32 persen.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencatat 29,67 persen, Inspektorat Daerah 30,47 persen, dan Kelurahan Mlatinorowito 23,33 persen.
Bupati Kudus, Samani Intakoris mengatakan, memang saat ini masih ada beberapa OPD yang serapannya terbilang minim seperti Dinas PUPR. Namun, diperkirakan nantinya akan mulai naik ketika memasuki bulan November hingga Oktober 2025.
”Biasanya seperti itu, saat ini proses pengerjaan jadi belum terserap semua anggarannya. Di akhir tahun kita optimis seluruh anggaran bisa diserap secara maksimal,” terangnya, Senin (22/9/2024).
Perhatikan mutu kualitas...
Ia mengingatkan kepada seluruh OPD agar tidak hanya memenuhi target realisasi saja, tapi harus memperhatikan mutu kualitas, dimensi, spesifikasi, administrasi dari setiap program yang dijalankan.
”Setiap pekerjaan selalu kita monitoring dan evaluasi, saya sering ke lapangan untuk menanyakan progresnya seperti apa, kita pastikan serapan anggaran maksimal, karena itu tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, menjelaskan capaian tersebut dipengaruhi adanya perubahan target dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 yang baru disahkan pada 21 Agustus lalu.
”Kalau dilihat dari APBD murni sebenarnya target sudah terpenuhi. Namun karena menyesuaikan dengan APBD-P, memang terlihat belum maksimal. Saat ini sebagian besar kegiatan masih dalam proses, dan diperkirakan pada akhir September hingga Oktober akan ada kenaikan realisasi,” terangnya.
Pemerintah daerah berharap serapan anggaran dapat terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana.
Editora: Cholis Anwar
