Keterlibatan Guru di MBG Disorot, Mendikdasmen Usul Revisi SE BGN

Murianews, Kudus – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti mengusulkan adanya perubahan mendasar terhadap Surat Edaran (SE) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Satu poin yang disorotinya adalah keterlibatan dan penunjukan guru atau tenaga kependidikan sebagai penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Usulan perubahan ini muncul karena adanya sorotan tajam bahwa SE tersebut seolah melimpahkan seluruh tanggung jawab masalah MBG kepada pihak sekolah.

Mu’ti menuturkan, surat edaran BGN tersebut dinilai lepas tanggung jawab, karena secara tidak langsung menyerahkan seluruh persoalan teknis dan potensi risiko yang timbul dari program MBG kepada guru-guru di lapangan. Hal ini memicu keberatan dari kalangan pendidik.

”Termasuk kami mengusulkan perubahan SE dari BGN terkait dengan pelibatan guru dan tendik untuk mengakomodir MBG di masing-masing satuan pendidikan,” jelas Prof. Muti saat berkunjung ke SMA Negeri 1 Kudus, Selasa (7/10/2025).

Prof. Muti memastikan keputusan resmi terkait status guru dan tenaga kependidikan sebagai penanggung jawab MBG akan dikeluarkan setelah melalui kajian mendalam dari berbagai pihak terkait.

” Nanti untuk keputusan resminya setelah ada kajian dari berbagai pihak,” tutupnya.

Perpres MBG...  

Mu’ti sendiri memberi sinyal jika regulasi MBG akan segera terbit. Regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres MBG itu sudah memasuki tahap koordinasi lintas kementerian.

Rapat terakhir dilaksanakan pekan lalu dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan sejumlah kementerian terkait lainnya. 

Hal itu disampaikan Prof Mu'ti saat berkunjung ke SMA Negeri 1 Kudus, Selasa (7/10/2025).

”Sekarang sedang dalam proses pembahasan Perpres MBG. Minggu lalu sudah rapat lintas kementerian untuk mengevaluasi pelaksanaannya agar ke depan bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Prof Muti optimistis pembahasan Perpres MBG akan segera rampung setelah melalui proses pengkajian dari berbagai pihak. 

”Harapan kami, hasil kajian lintas kementerian ini bisa segera difinalisasi dan peraturan barunya terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya.

Editor: Anggara Jiwandhana