Terkait belanja pegawai dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP), Masan menyebut juga ada penyesuaian sekitar 10 persen dari totalnya yang mencapai Rp 130 miliar per tahun.
Pada kesempatan ini, ia turut menekankan pentingnya keseriusan dari pihak eksekutif untuk benar-benar menjalankan arah kebijakan kedepan.
Masan juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2026.
”Tahun depan ada prioritas di pertanian dan ketahanan pangan. Harus dipastikan anggarannya benar-benar mengarah ke sana. RPJMD sudah menegaskan fokus ke Ketapang, maka peningkatan anggaran harus nyata,” pungkasnya.
Dengan langkah efisiensi ini, DPRD Kudus berharap pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga, sementara penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Murianews, Kudus – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kudus mulai membahas penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kudus 2026.
Penyesuaian itu dilakukan akibat dampak adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Meski begitu, DPRD Kudus memastikan tetap menempatkan pelayanan publik dalam ruang utama.
Ketua DPRD Kudus, Masan menegaskan, DPRD tetap mengutamakan peningkatan pelayanan publik. Program seperti pembangunan jalan, penerangan jalan umum (LPJU), dan revitalisasi pasar tradisional akan menjadi prioritas utama tahun depan.
”Kami utamakan peningkatan pelayanan publik. Dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan kami prioritaskan,” jelasnya, Senin (10/11/2025).
Penyesuaian kali ini cukup besar karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
”Penyesuaian sangat banyak sekali. Rapat di Banggar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Banyak pengurangan karena adanya penyesuaian TKD tahun 2026,” ujarnya.
Masan menjelaskan, efisiensi dilakukan besar-besaran pada kegiatan rutin yang dianggap tidak terlalu mendesak. Pos seperti rapat, alat tulis kantor (ATK), serta konsumsi akan mengalami pemangkasan sekitar 50 persen.
TPP...
Terkait belanja pegawai dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP), Masan menyebut juga ada penyesuaian sekitar 10 persen dari totalnya yang mencapai Rp 130 miliar per tahun.
Mengenai Pokok pikiran (Pokir) yang diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati maupun Wakil Bupati Kudus sesuai RPJMD 2025-2030, Masan menyetujuinya.
Pada kesempatan ini, ia turut menekankan pentingnya keseriusan dari pihak eksekutif untuk benar-benar menjalankan arah kebijakan kedepan.
Masan juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2026.
”Tahun depan ada prioritas di pertanian dan ketahanan pangan. Harus dipastikan anggarannya benar-benar mengarah ke sana. RPJMD sudah menegaskan fokus ke Ketapang, maka peningkatan anggaran harus nyata,” pungkasnya.
Dengan langkah efisiensi ini, DPRD Kudus berharap pembangunan dan pelayanan publik tetap terjaga, sementara penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Editor: Zulkifli Fahmi
