DPRD Kudus Dorong Produksi Lokal Penuhi Kebutuhan Program MBG

Murianews, Kudus – Pemerintah Daerah terutama Kabupaten Kudus dirasa perlu menangkap peluang dari program pemerintah pusat, terutama dalam hal Makan Begizi Gratis (MBG).

Ketua DPRD Kudus, Masan menyebutkan pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program MBG yang digagas pemerintah pusat.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal melalui peningkatan sirkulasi keuangan serta pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Masan menyampaikan, Kudus ditargetkan sekitar 101 hingga 106 Satuan Pendidikan Penyelenggara Makan Bergizi (SPPG) yang akan beroperasi penuh.

”Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan agar program berjalan lancar,” ungkapnya.

Pada sektor bahan pokok, tentu produktivitas pertanian menjadi salah satu aspek yang harus didorong. Ia merekomendasikan pada pemerintah daerah memberikan stimulus agar petani dapat meningkatkan produktivitas.

Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa benih maupun dukungan lainnya yang mampu meningkatkan semangat petani untuk berproduksi.

Lokalisasi... 

”Misalnya kalau masyarakat terus menanam padi ketan karena harganya yang lebih bagus, nanti beras biasa langka. Kita bisa kerepotan kalau harus mencari pasokan dari luar. Maka dari itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan stimulus agar petani tetap mau menanam padi biasa,” tegasnya.

Selain beras, Masan juga menekankan perlunya lokalisasi kebutuhan pangan lainnya, seperti telur. Menurutnya, konsep pemenuhan kebutuhan ini tidak perlu dalam skala besar sekaligus.

Ia mencontohkan apabila satu rumah berternak 30 ekor ayam petelur, produksi telur di tingkat desa dapat meningkat signifikan.

”Jika dalam satu desa terdapat 200 keluarga yang melakukan skema itu, maka kontribusi telur untuk kebutuhan MBG bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Masan menegaskan DPRD Kudus akan mendorong koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan seluruh skema pendukung MBG berjalan optimal.

Ia berharap program tersebut bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga diikuti dengan penguatan ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat Kudus.

Editor: Anggara Jiwandhana