UMK Kudus 2026 Dibahas, Buruh Usulkan Kenaikan 6,6 Persen

Murianews, Kudus – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun 2026 dimulai pada Kamis (18/12/2025) di Aula Disnakerperinkop UKM Kudus.

Rapat perdana Dewan Pengupahan ini langsung diwarnai perbedaan pandangan yang cukup tajam antara pihak pengusaha dan kelompok buruh terkait formula penghitungan upah.

Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disperinkop UKM Kudus, Agus Juanto, mengonfirmasi pertemuan tersebut menghasilkan dua usulan angka yang berbeda untuk disodorkan kepada pemerintah.

”Ada dua usulan yang muncul. Pihak pengusaha dan buruh memiliki hitungan masing-masing berdasarkan variabel yang mereka gunakan,” kata Agus usai rapat, Kamis sore.

Ketidaksamaan angka tersebut dipicu oleh perbedaan penggunaan data pertumbuhan ekonomi dan nilai indeks tertentu (alfa).

Pihak pengusaha, yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, memilih menggunakan data resmi BPS dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,78 persen dan nilai alfa 0,7.

Di sisi lain, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kudus menggunakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46 persen dengan mempertimbangkan perbandingan wilayah lain di Jawa Tengah.

Mereka juga mendorong penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 0,9, guna mengejar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Data BPS...

Ketua DPK Apindo Kudus, Helmi Tasan Wartono, menegaskan jika pihaknya tetap berpegang pada aturan yang merujuk pada data BPS.

"Dasar aturannya jelas dari BPS, yakni pertumbuhan ekonomi di angka 2,78 persen," jelasnya.

Sementara itu, Ketua SPSI Kudus, Andrias Hua, berpendapat bahwa kenaikan yang lebih tinggi diperlukan agar daya beli buruh terjaga dan tidak tertinggal dari daerah lain di Jawa Tengah yang pertumbuhan ekonominya mencapai 4 hingga 5 persen.

”Kami menginginkan kenaikan yang bisa mendekatkan angka upah dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tutur Andrias.

Agus Juanto menjelaskan, dua usulan ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Kudus untuk kemudian diteruskan sebagai rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah.

”Targetnya, usulan ini sudah harus diterima Gubernur paling lambat Senin, 21 Desember 2025. Nantinya, Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan menetapkan besaran resmi UMK pada 24 Desember 2025,” pungkasnya.

Editor: Cholis Anwar