Pembangunan Gerai Kopdes di Lapangan Ditolak, Ini Kata Praktisi UMK

Murianews, Kudus – Pembangunan gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di lapangan desa hingga gedung madin menuai protes masyarakat, belakangan ini. Dosen Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Bayu Aryanto pun turut mengomentarinya.

Diketahui, Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih dicanangkan sebagai ujung tombak perekonomian pada tingkat desa.

Sebagai program baru, pembangunan fisik KDMP justru masih menjadi beban tersendiri bagi desa. Pasalnya, tidak seluruh desa memiliki lahan luas untuk mendirikan bangunan fisiknya.

Mengingat program ini adalah prioritas, beberapa desa memilih mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya sudah dimanfaatkan masyarakat. Kebijakan ini menuai penolakan dan menimbulkan gesekan antarwarga.

Kasus itu terjadi di beberapa daerah, mereka menolak lapangan sepak bola, voli, hingga kios desa dibongkar untuk kepentingan pembangunan kopdes. Gegeran di tengah masyarakat tak dapat dihindarkan.

Menurut Bayu, fenomena pengalihan lahan untuk Kopdes Merah Putih itu harus memperhatikan hak dari seluruh masyarakat desa. Terlebih, lahan itu umumnya berstatus aset desa di mana masyarakat memiliki hak bersama untuk menikmatinya.

”Meskipun sudah dimusyawarahkan melalui musyawarah desa (Musdes), tapi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat keseluruhan. Musdes itu yang ikut siapa, biasanya BPD, perangkat dan RT, RW saja,” ungkapnya kepada Murianews.com, Rabu (7/1/2026).

Ia mengungkapkan, harusnya masyarakat juga turut dilibatkan dalam musdes tersebut karena ada hak mereka yang secara utuh harus diperhatikan. Harapannya, agar tidak ada lagi yang dirugikan dari pembangunan gerai Kopdes Merah Putih itu.

Harusnya... 

Bayu pun menyayangkan, Kopdes Merah Putih yang digadang-gadang menjadi penopang ekonomi kerakyatan tingkat desa malah menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, konflik itu akibat dari ketidakjelasan ketentuan pembangunan kopdes merah putih.

Ia menilai, aturan pembangunan KDMP belum ditetapkan secara rigid dan tegas oleh pemerintah. Akibatnya, desa sebagai pelaksana di lapangan mengalami kebuntuan dalam menjalankannya.

”Regulasi belum sepenuhnya jelas dan tegas ke desa, belum tuntas. Yang menjadi pertanyaan itu seberapa besar desa memberikan dukungan dalam program ini? Kepala desa tidak memiliki standar yang jelas. Lalu, semisal desa tidak punya lahan, solusinya seperti apa? Harus pasti dulu aturannya, supaya tidak terjadi perselisihan dalam pelaksanaan,” tegasnya.

Pembangunan Kopdes memang bagian dari program presiden untuk memberdayakan perekonomian hingga tingkat desa. Akan tetapi, dalam prosesnya harus tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan publik.

”Jangan sampai ruang publik yang dulunya digunakan masyarakat beraktivitas diubah menjadi bangunan kopdes tanpa persetujuan seluruh warga sehingga membuat pertentangan baru di masyarakat. Hak masyarakat adalah yang utama,” pungkasnya.

Editor: Zulkifli Fahmi