PDIP Kudus Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Rampas Hak Rakyat
Muhamad Fatkhul Huda
Kamis, 8 Januari 2026 18:22:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Kudus – Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Kudus), Achmad Yusuf Roni, menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menyatakan, sikap PDI Perjuangan sudah jelas dan tegak lurus dengan keputusan DPP bahwa sistem tersebut merupakan bentuk perampasan hak demokrasi masyarakat.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran dan maraknya politik uang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan.
”Kalau alasannya efisiensi, itu bisa diatur dengan metode teknis yang lebih sederhana tanpa harus mengubah sistem. Penyelenggara pemilu saya yakin mampu mengatur itu,” ujarnya.
Terkait tingginya praktik politik uang, Yusuf menilai persoalan tersebut bukan pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada lemahnya penegakan aturan.
Ia menyebut regulasi pemilu sejatinya sudah mengatur larangan politik uang secara tegas. Namun dalam praktiknya, penindakan kerap tidak maksimal karena dianggap sebagai bagian dari pesta rakyat.
”Politik uang ini akhirnya dianggap biasa karena pembiaran. Yang harus diperkuat adalah komitmen penyelenggara, pengawas, dan semua pihak untuk menekan bahkan menghilangkan praktik itu, bukan malah mengubah sistem demokrasi,” tegasnya.
Yusuf juga menyoroti indikator kesuksesan pemilu yang selama ini diukur dari tingginya partisipasi pemilih. Menurutnya, orientasi tersebut justru mendorong pembiaran mobilisasi pemilih dengan berbagai cara, termasuk politik uang.
Pilihan Langsung...
- 1
- 2



