PDIP Kudus Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Rampas Hak Rakyat
Muhamad Fatkhul Huda
Kamis, 8 Januari 2026 18:22:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Ia menilai, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka kedaulatan rakyat akan tereduksi.
”Rakyat tidak lagi memilih langsung. Hak itu terkunci pada sejumlah anggota DPRD. Bahkan bisa langsung ditebak pemenangnya hanya dari konfigurasi kursi partai,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai sistem tersebut berpotensi melahirkan oligarki politik dan mengurangi ruang demokrasi publik. Debat, gagasan, dan visi calon pemimpin tidak lagi diuji secara terbuka di hadapan masyarakat.
”DPC PDI Perjuangan Kudus tegak lurus mendukung DPP. Kami berharap wacana ini tidak ditetapkan dan PDI Perjuangan di tingkat pusat terus memperjuangkan kedaulatan rakyat sesuai ideologi partai,” pungkasnya.
Editor: Supriyadi



