Separuh Lebih Desa di Kudus Belum Cairkan ADD, Gaji Kades Tersendat

Murianews, Kudus – Sebanyak 85 desa di Kabupaten Kudus hingga kini belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026. Dampaknya, pembayaran penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa di sejumlah wilayah masih tersendat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana menjelaskan, dari total 123 desa di Kudus, baru 38 desa yang telah mencairkan ADD. Sementara 19 desa sama sekali belum mengajukan pencairan, dan sisanya masih dalam proses verifikasi administrasi.

”Dari 123 desa, yang sudah cair 38 desa. Kemudian 19 desa belum mengajukan. Sisanya masih berproses. Jadi memang belum semuanya selesai,” ujarnya.

Famny menegaskan, mekanisme pencairan ADD dilakukan secara bertahap dan harus melalui beberapa tahapan verifikasi. Proses dimulai dari pengajuan di tingkat desa, kemudian diverifikasi di kecamatan. 

Setelah itu berkas dilanjutkan ke Dinas PMD untuk pemeriksaan lanjutan sebelum diteruskan ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Jika seluruh tahapan dinyatakan lengkap, dana baru ditransfer ke kas desa masing-masing.

”Pengajuan harus melalui verifikasi bertahap, ada proses yang harus dilalui. Beberapa desa memang ada yang belum mengajukan tapi memiliki Silpa untuk operasional,” jelasnya.

Nominal gaji kades... 

Ia menambahkan, pencairan ADD dilakukan dalam empat gelombang. Waktu pencairan sangat bergantung pada kesiapan masing-masing desa dalam melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi.

Terkait siltap, Famny menyebut nominal gaji kepala desa dan perangkat desa di Kudus berbeda-beda, tergantung klasifikasi wilayah dan kepemilikan tanah bengkok. Untuk desa yang kepala desanya memiliki bengkok, gaji kades sebesar Rp 4,5 juta per bulan, sekretaris desa Rp 3,2 juta, dan perangkat desa Rp 2,55 juta.

Sementara bagi desa yang tidak memiliki bengkok, gaji kepala desa mencapai Rp 6 juta per bulan, sekretaris desa Rp 4,2 juta, dan perangkat desa Rp 3 juta.

”Kami mendorong desa yang belum mengajukan agar segera melengkapi persyaratan, supaya pencairan ADD bisa segera,” pungkasnya.

Editor: Anggara Jiwandhana