Realisasi Pajak Daerah Kudus Triwulan I 2026 Capai Rp 72,07 Miliar

Murianews, Kudus – Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada triwulan I 2026 menunjukkan capaian yang bervariasi.

Kontribusi terbesar masih ditopang oleh sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), disusul bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), hingga yang paling kecil dari mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Djati Solechah menyampaikan, capaian triwulan pertama ini masih berada dalam koridor yang wajar.

”Beberapa jenis pajak memang memiliki pola penerimaan musiman. Kami optimistis target tahunan dapat tercapai dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terus dilakukan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPPKAD hingga 31 Maret 2026, realisasi PBJT menjadi penyumbang tertinggi dengan nilai lebih dari Rp 25,25 miliar atau sekitar 24,29 persen dari target tahunan.

Di dalamnya, pajak tenaga listrik menjadi kontributor dominan dengan capaian Rp 19,70 miliar, diikuti makanan dan minuman serta jasa perhotelan. Posisi kedua ditempati BPHTB yang mencatat realisasi sebesar Rp 14,10 miliar atau 29,70 persen dari target.

Sementara itu, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyusul dengan capaian Rp 17,44 miliar atau 22 persen, menunjukkan stabilitas penerimaan dari sektor kendaraan.

Di sisi lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih relatif rendah pada awal tahun dengan realisasi Rp 2,86 miliar atau 5,17 persen.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah... 

”Ini dinilai wajar karena siklus pembayaran biasanya meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun,” terangnya.

Untuk kategori pajak lainnya, seperti pajak air tanah dan pajak reklame, masing-masing mencatat realisasi sebesar Rp 1,36 miliar dan Rp 803 juta. Adapun pajak sarang burung walet serta MBLB menjadi penyumbang terkecil.

Secara keseluruhan, total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 72,07 miliar atau sekitar 21,48 persen dari target.

Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi sistem digital guna mendongkrak penerimaan di triwulan berikutnya.

Editor: Dani Agus