Juga sektor kelembagaan Kabupaten Layak Anak akan segera dipenuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Selanjutnya, Peraturan Bupati terkait Pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) saat ini sedang proses harmonisasi di Kemenkumham.
Kemudian, untuk Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Desa Layak Anak terus diupayakan penambahan kualitas dan jumlahnya.
Wakil Ketua Tim Verifikasi Andi Nirmalasari menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan verifikasi lapangan.
Dalam pernyataannya, Andi menilai bahwa tim dari Kabupaten Blora telah menunjukkan koordinasi yang baik, baik dari segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.
”Kami ucapkan terima kasih. Memang betul sekali terlihat bagaimana kesiapan tim dari Kabupaten Blora, dan itu kami apresiasi sekali. Baik dari segi administratif maupun yang di lapangan, semua tampak solid. Setiap yang disampaikan oleh Bapak Ibu menunjukkan bahwa masing-masing perangkat daerah saling bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Andi usai melakukan verifikasi.
Lebih lanjut, Andi mendorong agar bukti dukung yang diperlukan segera dilengkapi dan untuk memperkuat hasil verifikasi.
Murianews, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengikuti verifikasi lapangan hybrid dengan tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dari Pendapa Bupati Blora, Senin (26/5/2025) sore.
Verifikasi lapangan ini merupakan tahapan dalam penentuan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Proses verifikasi diawali dengan sambutan dan pengarahan dari Wakil Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPPA Andi Nirmalasari, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati, dan Bupati Blora Arief Rohman.
Setelah itu dilakukan verifikasi evaluasi KLA dengan agenda paparan capaian KLA oleh Ketua Gugus Tugas Blora dan proses verifikasi evaluasi.
Pada kesempatan tersebut, tim dari pusat juga melakukan verifikasi evaluasi KLA 2025 bersama Forum Anak, dan virtual tour proses verifikasi layanan PHA dan PKA.
Bupati Blora Arief Rohman yang mengikuti via zoom mengungkapkan komitmennya bahwa pemenuhan hak anak merupakan dasar untuk mewujudkan visi-misi Kabupaten Blora, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena itu menjadi perhatian bagi Kabupaten Blora untuk meningkatkan sumber daya manusia dan hak anak harus terlindungi.
”Ini menjadi semangat dan motivasi kami tentunya kami bersama Bu Wakil Bupati, Forkopimda dan instansi terkait baik OPD-OPD terkait maupun vertikal akan terus berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten Blora untuk semua klaster kelembagaan. Termasuk juga Kecamatan Layak Anak dan juga Desa atau Kelurahan Layak Anak,” jelas bupati.
Komitmen Kuat...
Dipaparkan, bahwa peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan. Hal ini merupakan komitmen kuat dari eksekutif maupun legislatif untuk menjadikan Blora ini menjadi Kabupaten Layak Anak.
Juga sektor kelembagaan Kabupaten Layak Anak akan segera dipenuhi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
Selanjutnya, Peraturan Bupati terkait Pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) saat ini sedang proses harmonisasi di Kemenkumham.
Kemudian, untuk Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Desa Layak Anak terus diupayakan penambahan kualitas dan jumlahnya.
Wakil Ketua Tim Verifikasi Andi Nirmalasari menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Kabupaten Blora dalam pelaksanaan verifikasi lapangan.
Dalam pernyataannya, Andi menilai bahwa tim dari Kabupaten Blora telah menunjukkan koordinasi yang baik, baik dari segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan.
”Kami ucapkan terima kasih. Memang betul sekali terlihat bagaimana kesiapan tim dari Kabupaten Blora, dan itu kami apresiasi sekali. Baik dari segi administratif maupun yang di lapangan, semua tampak solid. Setiap yang disampaikan oleh Bapak Ibu menunjukkan bahwa masing-masing perangkat daerah saling bekerja sama, tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Andi usai melakukan verifikasi.
Lebih lanjut, Andi mendorong agar bukti dukung yang diperlukan segera dilengkapi dan untuk memperkuat hasil verifikasi.
Meraih Predikat Nindya...
Ia menyebut bahwa dokumen-dokumen tersebut akan menjadi penentu dalam penilaian, khususnya untuk menjaga atau bahkan meningkatkan peringkat Kabupaten Blora ke level nindya.
Harapan besar disampaikan oleh Kepala DP32AKB Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati. Ia berharap agar Kabupaten Blora dapat meraih predikat Nindya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), naik satu peringkat dari capaian sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ema mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Blora beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk DPRD dan gugus tugas KLA.
Menurutnya, semangat dan kerja sama lintas sektor di Blora dalam mewujudkan kabupaten yang ramah anak sudah sangat baik.
Editor: Dani Agus
