”Nantinya isi maklumat ini minta tolong ditempel di desa masing-masing ditempel di desa-desa yang ada sumur minyak saat ini. Kecuali sumur minyak yang sudah berizin, yang sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangannya itu yang diperbolehkan.
Ia menekankan, untuk sumur minyak yang belum berizin, seluruhnya diminta untuk menghentikan aktivitasnya sebelum izinnya keluar.
”Selama belum ada izin, itu yang tidak boleh ya,” tegas Kapolres.
Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan setelah terbitnya Permen ESDM No 14 tahun 2025 tentang legalitas sumur rakyat, saat ini Pemkab Blora sedang melakukan identifikasi dan mendata potensi sumur-sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora.
Sebelumnya Pemkab Blora juga sudah mengundang para camat dan kades yang wilayahnya terdapat potensi lokasi sumur masyarakat untuk diberikan sosialisasi.
”Kemarin sudah kita undang juga kita sosialisikan bahwasannya selagi proses ini (identifikasi) dijalankan, memang tidak dibolehkan sumur ini beroperasi,” jelasnya.
Hasil identifikasi awal, ada sekitar 4.000 sumur yang diusulkan ke Gubernur. Usulan itu kemudian diteruskan ke Menteri ESDM agar bisa dikelola melalui wadah seperti koperasi, BUMD, atau UMKM.
Nantinya, tim dari kementerian akan melakukan verifikasi untuk menentukan mana yang bisa disetujui. Namun, dalam proses itu terjadi insiden kebakaran sumur minyak yang ternyata sumur rakyat, melainkan sumur baru di area permukiman Desa Gandu.
Murianews, Blora – Sejumlah pihak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sepakat untuk menghentikan sumur minyak baru untuk sementara waktu ini. Keputusan itu sebagai tindak lanjut dari insiden kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Minggu lalu.
Dalam Apel Tiga Pilar di Halaman Setda Blora, Kamis (21/8/2025) ada sejumlah poin yang disepakatan dalam maklumat. Maklumat itu ditandatangani seluruh Forkompimda Blora.
Nantinya, maklumat tersebut disosialisasikan ke seluruh pihak di Blora, termasuk di tingkat desa dan kelurahan.
Poin-poin yang disepakati dalam maklumat itu yakni, pertama, melarang kegiatan drilling atau pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat di Blora yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku.
Kemudian, kedua, pemanfaatan yang diperkenankan hanyalah terhadap sumur minyak eksisting atau sumur yang telah berproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, apabila terdapat pelanggaran atau tindak pidana terkait dengan pengeboran sumur minyak masyarakat baru, akan diproses sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, kesepakatan itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, serta arahan Menteri ESDM pada 29 Juli 2025 dan memperhatikan kejadian kebakaran ada Minggu (17/8/2025).
Ia mengungkapkan kebakaran sumur minyak di Gandu telah menjadi perhatian secara nasional dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka. Lewat Apel Tiga Pilar itu Kapolres ingin semua pihak menyamakan persepsi.
Sebelum Izin Keluar...
”Nantinya isi maklumat ini minta tolong ditempel di desa masing-masing ditempel di desa-desa yang ada sumur minyak saat ini. Kecuali sumur minyak yang sudah berizin, yang sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangannya itu yang diperbolehkan.
Ia menekankan, untuk sumur minyak yang belum berizin, seluruhnya diminta untuk menghentikan aktivitasnya sebelum izinnya keluar.
”Selama belum ada izin, itu yang tidak boleh ya,” tegas Kapolres.
Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan setelah terbitnya Permen ESDM No 14 tahun 2025 tentang legalitas sumur rakyat, saat ini Pemkab Blora sedang melakukan identifikasi dan mendata potensi sumur-sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora.
Sebelumnya Pemkab Blora juga sudah mengundang para camat dan kades yang wilayahnya terdapat potensi lokasi sumur masyarakat untuk diberikan sosialisasi.
”Kemarin sudah kita undang juga kita sosialisikan bahwasannya selagi proses ini (identifikasi) dijalankan, memang tidak dibolehkan sumur ini beroperasi,” jelasnya.
Hasil identifikasi awal, ada sekitar 4.000 sumur yang diusulkan ke Gubernur. Usulan itu kemudian diteruskan ke Menteri ESDM agar bisa dikelola melalui wadah seperti koperasi, BUMD, atau UMKM.
Nantinya, tim dari kementerian akan melakukan verifikasi untuk menentukan mana yang bisa disetujui. Namun, dalam proses itu terjadi insiden kebakaran sumur minyak yang ternyata sumur rakyat, melainkan sumur baru di area permukiman Desa Gandu.
Jadi Pembelajaran...
Insiden itu pun menjadi pembelajaran bagi Pemkab Blora, agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa tersebut.
”Kita turut berduka atas korban meninggal, tiga korban kebakaran sumur masyarakat yang ada di Gandu kita doakan semoga tiga yang meninggal ini diberikan husnul khatimah dan juga kita berdoa semoga dua yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Jogja segera diberikan kesembuhan," jelas Bupati.
Atas arahan Gubernur, seluruh bupati di wilayah yang memiliki sumur rakyat diminta untuk menghentikan sementara aktivitasnya.
Itu dilakukan agar niat baik mendukung target lifting migas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak malah menimbulkan masalah.
Meski demikian, untuk sumur-sumur yang memang sudah ada izinnya, seperti sumur tua yang sudah berizin dapat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada
”Kita tidak ingin jatuh korban lagi oleh karena itu kita sepakat untuk dihentikan dulu sambil nanti kita urus percepatan untuk proses izinnya ini dan ketika izinnya nanti terbit, tentunya akan ada tim teknik yang ahli yang bisa mendampingi,” paparnya.
