Satu lagi ialah Jalan Seso–Soko (Kecamatan Jepon), panjang total 10,24 KM, usulan penanganan 4,37 KM serta usulan biaya Rp 15,87 miliar.
”Tahun ini kita kehilangan sekitar Rp 50 miliar dari DAK. Bahkan pada tiga bulan pertama sempat tidak bisa membangun karena adanya suspend dan efisiensi anggaran,” terangnya.
Meski demikian, Pemkab Blora tetap optimis melalui usulan Inpres Jalan Daerah ini, sejumlah ruas jalan penting bisa segera diperbaiki demi meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Murianews, Blora – Pemkab Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mengajukan perbaikan dan pembangunan lima ruas jalan lewat skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Total anggarannya pun mencapai Rp 115 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Blora Nizamudin Al Huda mengatakan jika usulan perbaikan jalan tersebut disetujui oleh Kementerian PUPR, maka akan menambah persentase kemantapan jalan di Kabupaten Blora.
“Usulan lima ruas jalan itu sudah kami masukkan dalam aplikasi Kementerian PUPR. Harapannya bisa menambah kemantapan jalan di Blora yang memang masih butuh perhatian,” jelas Nizamudin, selasa (26/8/2025).
Lima Ruas Jalan yang Diusulkan yakni Jalan Cabak–Bleboh batas Kabupaten Bojonegoro, dengan panjang total 12,59 KM dengan usulan penanganan 4,877 KM dan usulan biaya Rp 20,5 miliar.
Kemudian Jalan Japah–Tunjungan (Kecamatan Japah–Tunjungan) panjang total: 10,32 KM, usulan penanganan 6 KM dan usulan biaya Rp 28,85 miliar.
Selanjutnya Jalan Keser–Tunjungan (Kecamatan Tunjungan), Panjang total 8,42 KM, usulan penanganan 4,99 KM dan usulan biaya Rp 28 miliar.
Jalan Jepon–Bogorejo batas Kabupaten Tuban panjang tota: 15,25 KM, usulan penanganan 4,88 KM dan usulan biaya Rp 20,2 miliar.
Terkendala perbaikan...
Satu lagi ialah Jalan Seso–Soko (Kecamatan Jepon), panjang total 10,24 KM, usulan penanganan 4,37 KM serta usulan biaya Rp 15,87 miliar.
Nizamudin mengungkapkan, pada awal tahun 2025 Pemkab Blora cukup terkendala dalam memperbaiki ruas jalan rusak. Pasalnya, adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan jalan dan irigasi.
”Tahun ini kita kehilangan sekitar Rp 50 miliar dari DAK. Bahkan pada tiga bulan pertama sempat tidak bisa membangun karena adanya suspend dan efisiensi anggaran,” terangnya.
Meski demikian, Pemkab Blora tetap optimis melalui usulan Inpres Jalan Daerah ini, sejumlah ruas jalan penting bisa segera diperbaiki demi meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor: Anggara Jiwandhana
