Subroto mengaku, pada prinsipnya pertemuan tersebut, pihaknya mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan Undang-Undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian.
”terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” jelasnya.
Saat ditanya terkait apakah akan menarik pernyataan sebelumnya, soal tugas TNI hanya perang, dan mempertanyakan keterlibatan TNI dalam program MBG.
Bahkan sebelumnya, Subroto siap menerima konsekuensi atas pernyataannya itu, termasuk dibenci Kodim.
”Ya itu karena keteledoran kami, karena kami tidak paham Undang-Undang TNI. Karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI (tugasnya) pasti hanya bicara perang,” jelasnya.
Selain meminta maaf, Subroto juga berpesan untuk semuanya ikut mengawal program MBG yang saat ini sedang berjalan.
Murianews, Blora – Ketua Komisi D DPRD Blora Subroto menyampaikan permintaan maaf terbuka terkait pernyataan kontroversial yang diucapkan atas keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Terima kasih untuk semuanya, yang mana alhamdulillah pada sore hari kita semuanya sudah ketemu dengan Pak Dandim, dan Pak Bupati bahkan yang menjembatani kami,” ucap Subroto, Rabu sore (24/9/2025).
Subroto mengaku, pada prinsipnya pertemuan tersebut, pihaknya mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan Undang-Undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian.
”terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” jelasnya.
Saat ditanya terkait apakah akan menarik pernyataan sebelumnya, soal tugas TNI hanya perang, dan mempertanyakan keterlibatan TNI dalam program MBG.
Bahkan sebelumnya, Subroto siap menerima konsekuensi atas pernyataannya itu, termasuk dibenci Kodim.
”Ya itu karena keteledoran kami, karena kami tidak paham Undang-Undang TNI. Karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI (tugasnya) pasti hanya bicara perang,” jelasnya.
Selain meminta maaf, Subroto juga berpesan untuk semuanya ikut mengawal program MBG yang saat ini sedang berjalan.
Program Nasional...
”Kami berpesan bahwa program yang kita kawal adalah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan,” terangnya.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora Letkol Inf Agung Cahyono memaafkan Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto. Pasalnya, Subroto meminta maaf terkait pernyataannya yang sempat menyinggung keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan maaf itu dilakukan di ruang tamu bupati, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Blora Arief Rohman, dan Ketua DPRD Blora Mustopa.
Dengan terbuka, Dandim Letkol Inf Agung memaafkannya. Bahkan, keduanya sempat berjabat tangan sebagai simbol telah bermaafan.
”Baik, terimakasih. Hari ini kita difasilitasi untuk kegiatan klarifikasi dengan Pak Broto (Subroto), terkait dengan berita viral kemarin,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Dandim sebelumnya kemarin kami sudah dengan rekan-rekan media melaksanakan kegiatan konferensi pers. Sudah kami jelaskan juga bahwa kami dari Pihak TNI tidak membenci siapapun, sudah saya jelaskan di situ.
”Ya, mungkin hari ini sudah di klarifikasi sama beliaunya. Beliau minta maaf atas kesalahpahaman ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dandim Letkol Inf Agung mengajak semuanya untuk kembali bergandengan tangan untuk turut mensukseskan program-program dari pemerintah.
Minim Pengawasan...
Pihaknya mengajak ke depan kita bersama-sama menyukseskan seluruh program yang ada di pemerintahan dari pemerintah pusat maupun daerah.
”Jadi, semuanya kita bersama-sama sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semuanya pasti ada sangkut pautnya, ada kewenangannya,” jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Blora menyoroti keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto mengatakan, dalam pelaksanaan program MBG di Blora minim pengawasan.
Lebih lanjut, politisi PDIP Blora itu menyebut stakeholder lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah Blora, tidak dilibatkan dalam program MBG. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dalam program MBG ini, untuk dibentuk pengawas independen.
Editor: Dani Agus
