Menurutnya ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakernas kali ini. Beberapa di antaranya adalah participating interest atau bagi BUMD Migas daerah sebesar 10 persen, hingga isu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dirasa perlu pembahasan lebih dalam.
”Serta optimalisasi peningkatan produksi migas dari sumur tua dan sumur masyarakat. Hasil rakernas ini akan kami laporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk pertimbangan pengambilan kebijakan nasional di sektor migas,” tegasnya.
Kepala BPSDM ESDM, Prahoro, mewakili Menteri ESDM mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas ADPMET 2025 di Cepu Blora, yang merupakan salah satu sentral Sejarah migas Indonesia.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman selaku tuan rumah sekaligus ketua panitia penyelenggara Rakernas ADPMET 2025, menyampaikan bahwa Rakernas ini telah dimulai sejak Rabu malam (15/10/2025) di Hotel Ammi Cepu.
Pihaknya melalui forum ini juga mengajak para kepala daerah penghasil migas yang hadir untuk duduk bersama membahas dampak pengurangan DBH migas oleh pemerintah pusat. Yang angkanya miliaran hingga triliunan rupiah seperti yang terjadi di Bojonegoro.
Murianews, Blora – Sebanyak 61 tim delegasi dari 35 daerah penghasil migas, baik kabupaten/Kota maupun Provinsi, serta 26 BUMD migas se-Indonesia, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Cepu, Blora, Jawa Tengah, 15-17 Oktober 2025.
Acara yang dibuka Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, mewakili Menteri ESDM, ini juga dihadiri jajaran SKK Migas, Pertamina dan stakeholder migas lainnya. Setidaknya ada 250 orang yang hadir.
Ketua Umum ADPMET, Al Haris yang juga Gubernur Jambi, merasa senang bisa hadir langsung dan membuka Rakernas ADPMET 2025 ini.
Menurutnya, rakernas ini menjadi salah satu wilayah industri migas yang cukup tua di Indonesia, sekaligus tempat pendidikan SDM migas yang unggul.
”Di Indonesia ini ada 87 daerah yang memiliki potensi migas namun belum semuanya masuk. Harapannya melalui forum ini bisa menjadi ajang silahturahmi sekaligus menyatukan program untuk memajukan industri migas daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran daerah dalam memperkuat kontribusi terhadap sektor energi nasional.
”Daerah penghasil migas harus menjadi motor penggerak kemandirian energi nasional. Melalui Rakernas ini, kita ingin mempercepat pengelolaan sumber daya energi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Kepmen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber energi rakyat secara mandiri dan meningkatkan lifting migas nasional.
Dana Bagi Hasil Migas...
”Kita ingin proses pengelolaan participating interest (PI) 10 persen bagi daerah dapat dipercepat. Ini hak daerah dan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakernas kali ini. Beberapa di antaranya adalah participating interest atau bagi BUMD Migas daerah sebesar 10 persen, hingga isu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dirasa perlu pembahasan lebih dalam.
”Serta optimalisasi peningkatan produksi migas dari sumur tua dan sumur masyarakat. Hasil rakernas ini akan kami laporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk pertimbangan pengambilan kebijakan nasional di sektor migas,” tegasnya.
Kepala BPSDM ESDM, Prahoro, mewakili Menteri ESDM mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas ADPMET 2025 di Cepu Blora, yang merupakan salah satu sentral Sejarah migas Indonesia.
”Selamat Rakernas, sudah tepat dilaksanakan di Cepu. Cepu tidak hanya lokasi penambangan migas, tetapi juga pusat pendidikan SDM Migas. Sehingga semua daerah selain bermusyawarah juga bisa belajar dan membangun Kerjasama,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman selaku tuan rumah sekaligus ketua panitia penyelenggara Rakernas ADPMET 2025, menyampaikan bahwa Rakernas ini telah dimulai sejak Rabu malam (15/10/2025) di Hotel Ammi Cepu.
Pihaknya melalui forum ini juga mengajak para kepala daerah penghasil migas yang hadir untuk duduk bersama membahas dampak pengurangan DBH migas oleh pemerintah pusat. Yang angkanya miliaran hingga triliunan rupiah seperti yang terjadi di Bojonegoro.
Editor: Supriyadi
