Cegah Korupsi, Bupati Blora Arief Rohman Perketat Tata Kelola OPD

Murianews, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) yang diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di Pendapa Kabupaten Blora, Selasa (31/3/2026).

Rapat ini menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai tindak lanjut arahan Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK) bagi kepala daerah se-Jawa Tengah.

Bupati Blora Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini dan Sekda Komang Gede Irawadi, menginstruksikan jajarannya untuk memetakan area rawan pelanggaran sejak dini.

Fokus utama pengawasan kini diarahkan pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga proses mutasi jabatan.

”Area rawan harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Blora,” ujar Bupati Arief Rohman dengan tegas di hadapan para kepala OPD.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah transparansi dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Blora.

Promosi Pegawai...

Bupati menegaskan bahwa setiap pergeseran atau promosi pegawai harus didasarkan pada prestasi dan kompetensi melalui sistem merit, guna menghapus stigma praktik jual beli jabatan.

Para kepala OPD diminta untuk proaktif dalam mengusulkan bawahan yang berkinerja baik kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk diproses melalui seleksi terbuka sesuai aturan yang berlaku.

”Silahkan kepala OPD kalau ada bawahan yang berprestasi, yang bagus, diusulkan saja pada baperjakat, nanti ada seleksi terbuka dan nanti ada pula kepala OPD yang bergeser,” jelas Bupati.

Selain aspek integritas, koordinasi ini juga menyentuh sisi administratif keuangan daerah. Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi, mengingatkan seluruh instansi untuk mempersiapkan dokumen laporan keuangan secara optimal menyambut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2026 mendatang.

Pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan sinkronisasi program pembangunan, termasuk memastikan pokok-pokok pikiran (pokpir) DPRD tetap selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Editor: Supriyadi