Bupati Grobogan Minta Serapan Dana Desa Digenjot, Ini Sebabnya

Murianews, Grobogan – Penyerapan anggaran Dana Desa (DD) di wilayah Kecamatan Gubug, Grobogan, Jawa Tengah baru sebesar 78 persen. Bupati Grobogan Sri Sumarni pun mendorong agar para kades untuk segera menggenjot penyerapan anggaran DD tersebut menjelang akhir tahun.

Bupati menerangkan, penyerapan dana desa di tingkat kabupaten sudah mencapai 90 persen. Pihaknya pun meminta agar sisa waktu hingga akhir tahun dimanfaatkan secara optimal.

”Mudah-mudahan triwulan keempat ini terselesaikan dengan baik,” harap Bupati dalam kegiatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Gubug, Selasa (31/10/2023). 

Bupati menyebut, pemkab terus mendorong para kades untuk segera menggunakan DD yang sudah masuk. DD itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan program pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan melalui  musyawarah desa.

”Jadi, pada saat Dana Desa masuk, bisa langsung dilakukan kegiatan di lapangan. Dengan demikian penyerapannya bisa lebih dimaksimalkan,” imbuhnya.

Bupati mengatakan, menjelang akhir tahun ini dirinya bersama Dispermades dan forkompimcam memang berkeliling menemui kepala desa dan perangkatnya untuk berdiskusi. Harapannya, momen terssebut bisa dimanfaatka untuk berdiskusi serta melakukan evaluasi.

”Kami duduk bersama berdiskusi, mengevaluasi pembangunan yang belum tercapai di desa-desa. Mungkin program desa yang sulit direalisasikan kita harus bisa komunikasi dengan baik. Terutama dengan Camat, dan Dispermades,” katanya.

Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan penyerapan anggaran DD agar maksimal, termasuk terkait laporan pertanggungjawaban. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah juga didorong agar diterapkan dengan baik.

Bupati juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan bergotong royong.  Menurutnya, penyerapan DD harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, DD dimonitor oleh Menteri Keuangan. 

”Makanya saya keliling untuk mendorong para kepala desa bekerja maksimal agar target penyerapan anggaran Dana Desa bisa tercapai," katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pembayaran PBB dilunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Perangkat desa yang turut hadir pun diminta agar pajak yang telah ditarik langsung disetorkan ke pemerintah.

Editor: Dani Agus