Dia mengatakan, perlu adanya evaluasi tentang hal hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah. Kemudian perlu untuk diadakan kajian tentang perhitungan potensi pajak dan restribusi, serta adanya inovasi pelayanan pajak dan restribusi berbasis sistem teknologi informasi.
Selain itu, terkait pengelolaan belanja daerah, DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap realisasi belanja daerah pada 2023 sebesar 94,50 persen, meningkat sebesar 0,34% dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar 94,16 persen.
”Namun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi , yaitu sebesar 53,07 persen, masih lebih tinggi dibanding belanja barang jasa terhadap total belanja operasi sebesar 36,37 persen,” kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek maupun jangka menengah.
”LKPJ perlu mencantumkan Capaian Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga progress RPJMD dapat terlihat,” ungkapnya.
Lutvi mengatakan, belanja daerah belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang pada Tahun 2023 masih sekitar 11,72 persen. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dana APBD dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi warga miskin masih belum mampu menurunkan secara signifikan persentase penduduk miskin maupun keluarga miskin.
”Perlu terobosan baru untuk percepatan pengentasan kemiskinan di tengah kenaikan harga-harga yang semakin memukul kemampuan daya beli masyarakat akhir-akhir ini,” bebernya.
Murianews, Grobogan – DPRD Grobogan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ akhir 2023 Bupati Grobogan. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Pansus I DPRD Grobogan Lutvi Asnawi dalam paripurna di gedung paripurna DPRD setempat, Rabu (8/5/2024).
Lutvi melaporkan, Pansus I DPRD Grobogan sepakat dan setuju dengan memberikan rekomendasi serta beberapa saran. Lutvi menyampaikan, Bupati Grobogan diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan hasil rekomendasi ini beserta jajarannya guna perbaikan pelaksanaan pemerintahan ke depannya.
”Pemerintah Kabupaten Grobogan agar mencermati dalam merencanakan kegiatan dan penganggarannya, dengan memperhatikan dan mengkaji kebutuhan masyarakat serta efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Lutvi mengatakan, DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 99,88 persen. Meski sebenarnya tidak mencapai target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 juga terjadi penurunan sebesar 1,78 persen.
”Namun DPRD memahami bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat dan kondisi makro perekonomian negara yang belum menggembirakan sehingga berdampak kepada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Lutvi membeberkan, komposisi pendapatan daerah pada 2023 dari yang terbesar sampai terkecil yakni pendapatan transfer sebesar 83,53 persen dari total pendapatan. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 16,21 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,26 peren terhadap pendapatan daerah.
”Hal tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Grobogan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan terus menggali potensi potensi pendapatan daerah, namun tanpa harus memberatkan dunia usaha dan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan, perlu adanya evaluasi tentang hal hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah. Kemudian perlu untuk diadakan kajian tentang perhitungan potensi pajak dan restribusi, serta adanya inovasi pelayanan pajak dan restribusi berbasis sistem teknologi informasi.
Selain itu, terkait pengelolaan belanja daerah, DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap realisasi belanja daerah pada 2023 sebesar 94,50 persen, meningkat sebesar 0,34% dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar 94,16 persen.
”Namun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi , yaitu sebesar 53,07 persen, masih lebih tinggi dibanding belanja barang jasa terhadap total belanja operasi sebesar 36,37 persen,” kata dia.
Dia mengatakan, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek maupun jangka menengah.
”LKPJ perlu mencantumkan Capaian Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga progress RPJMD dapat terlihat,” ungkapnya.
Lutvi mengatakan, belanja daerah belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang pada Tahun 2023 masih sekitar 11,72 persen. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dana APBD dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi warga miskin masih belum mampu menurunkan secara signifikan persentase penduduk miskin maupun keluarga miskin.
”Perlu terobosan baru untuk percepatan pengentasan kemiskinan di tengah kenaikan harga-harga yang semakin memukul kemampuan daya beli masyarakat akhir-akhir ini,” bebernya.
Editor: Cholis Anwar
