Info Pilkada Grobogan, Warga Diminta Perhatikan Media Arus Utama

Murianews, Grobogan – Jelang Pilkada Grobogan 2024, masyarakat diminta lebih memperhatikan media arus utama daripada media sosial. Sebab, media arus utama mengedepankan keberimbangan berita daripada viralisasi.

Hal itu diungkapkan anggota IJTI Muria Raya di Grobogan Nur Sholi dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan 2024 di Hotel Grand Master Purwodadi, Senin (8/7/2024).

Nur Sholi yang merupakan wartawan salah satu TV swasta nasional itu mengatakan, media arus utama juga turut berperan menangkal hoaks yang beredar pada momentum Pilkada kali ini.

”Media arus utama dalam memproduksi pemberitaan memiliki penanggung jawab. Sehingga berita hoaks, khususnya terkait pengawasan dapat dicegah,” katanya.

Dia memaparkan, media sosial memang sangat seksi untuk kampanye politik. Sebab, selain berbiaya jauh lebih murah dibanding media arus utama, pesan yang ingin disampaikan juga lebih cepat sampai kepada masyarakat.

”Penggunaan media sosial yang sangat masif ini wajar, apalagi pesannya cepat sampai kepada masyarakat melalui akun dengan follower atau pengikut yang banyak," ujar dia.

Selain itu, media sosial kini nyaris tanpa filter karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sendiri belum memiliki wewenang. Filter konten di media sosial hanya dari pemilik media sosial itu sendiri.

Narasumber lainnya dalam sosialisasi itu yakni Dian Permata, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Dian, dalam paparannya menyoroti pentingnya masyarakat melek politik. Sebab, segala hal menyangkut hajat hidup orang banyak selalu berkaitan dengan politik.

”Buta terburuk adalah buta politik. Semua hal dalam hidup kita ini berkaitan dengan politik. Bahkan tiket bioskop yang Anda beli itu juga ada proses politik di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengatakan, sosialisasi terkait kepemiluan ini sangat penting digelar. Karenanya, pihaknya pun mengundang seluruh unsur terkait penyebaran informasi hingga humas di sejumlah instansi. 

Pihak yang diundang antara lain perwakilan mahasiswa atau pemuda, perwakilan organisasi masyarakat (ormas), instansi pemerintahan maupun aparat, hingga awak media.

”Pengawasan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat terlibat langsung dalam hal pengawasan pemilu, dan bisa dilakukan secara optimal,” katanya.

Fitri mengatakan, pihak-pihak terkait yang diundang dalam sosialisasi tersebut, menurutnya memiliki langkah strategis guna mengawasi jalannya menuju Pilkada serentak pada November mendatang.

Editor: Dani Agus