Padahal, hari ini merupakan hari terakhir perpanjangan pendaftaran lelang jabatan untuk posisi tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan Padma Saputra menjelaskan, sesuai dengan regulasi, pihaknya akan melakukan perpanjangan lagi satu kali.
Perpanjangan rencananya dilakukan hingga Kamis (7/11/2024) pekan depan. Dengan perpanjangan ini, diharapkan akan ada pelamar.
”Ini hari terakhir. Kalau memang tidak ada pendaftar, nanti malam pansel (panitia seleksi) rapat. Nanti baru diputuskan untuk perpanjangannya. Kalau diperpanjang, sampai tanggal 7 rencananya,” katanya, Rabu (30/10/2024) sore.
”Di Grobogan hanya ada 3 orang. Tapi mereka masih eselon 4, sedangkan syaratnya minimal eselon 3,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Padma mengatakan, sebenarnya lelang jabatan dibuka hingga tingkat Jawa Tengah. Namun, diprediksi memang pemilik sertifikat diklat PPNS sangat minim, hingga tiada pelamar posisi kasatpol PP.
Murianews, Grobogan – Lelang jabatan Kepala Satpol PP Grobogan hingga Rabu (30/10/2024) petang sepi peminat. Bahkan, tidak ada satu pelamar pun yang mendaftar untuk jabatan tersebut.
Padahal, hari ini merupakan hari terakhir perpanjangan pendaftaran lelang jabatan untuk posisi tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan Padma Saputra menjelaskan, sesuai dengan regulasi, pihaknya akan melakukan perpanjangan lagi satu kali.
Perpanjangan rencananya dilakukan hingga Kamis (7/11/2024) pekan depan. Dengan perpanjangan ini, diharapkan akan ada pelamar.
”Ini hari terakhir. Kalau memang tidak ada pendaftar, nanti malam pansel (panitia seleksi) rapat. Nanti baru diputuskan untuk perpanjangannya. Kalau diperpanjang, sampai tanggal 7 rencananya,” katanya, Rabu (30/10/2024) sore.
Padma menambahkan, tiadanya pelamar itu karena minimnya PNS yang memiliki sertifikat diklat PPNS, salah satu syarat wajib pelamar posisi kepala Satpol PP. Di lingkungan Pemkab Grobogan sendiri, hanya ada tiga pemilik sertifikat tersebut.
”Di Grobogan hanya ada 3 orang. Tapi mereka masih eselon 4, sedangkan syaratnya minimal eselon 3,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Padma mengatakan, sebenarnya lelang jabatan dibuka hingga tingkat Jawa Tengah. Namun, diprediksi memang pemilik sertifikat diklat PPNS sangat minim, hingga tiada pelamar posisi kasatpol PP.
Dia menjelaskan, tiadanya pelamar posisi kasatpol PP bukan hanya di Grobogan. Namun, di daerah lain juga terjadi hal yang sama.
”Jadi itu lelangnya kan sampai tingkat Jawa Tengah. Memang sepertinya yang punya sertifikat itu minim, karena di daerah lain juga tak ada pelamar,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Grobogan diikuti oleh 12 pelamar.
Ke-12 pelamar itu semuanya merupakan PNS di lingkungan Pemkab Grobogan dengan eselon sesuai persyaratan.
Tiga posisi tersebut yakni Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Disporabudpar, dan Kepala Pelaksana BPBD. Untuk posisi Kepala Disporabudpar Grobogan, ada empat pelamar.
Yakni, Nuryasin (Kabid Keolahragaan Disporabudpar), Wahono (Sekretaris Disdik), Pudjijatmo (Guru Ahli Madya SMPN 2 Toroh), dan Suprapto (Guru Ahli Madya SMPN 1 Tegowanu).
Kemudian, pelamar posisi Kepala Dinkes yakni Agung Probo Muljono (Direktur RSUD Ki Ageng Selo), Agus Budi Sarjono (Kabid Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Dinkes).
Berikutnya, Bambang Rustanto (Kabag Bina Program pada RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi), dan Djatmiko (Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes).
Selanjutnya, pelamar Kepala Pelaksana BPBD adalah Soewignyo (Kabid Kedaruratan dan Logistik di BPBD), Wahyu Tri Darmawanto (Sekretaris DPUPR), Yudhi Ari Bawa (Kabid Irigasi dan Air Baku DPUPR) dan Yunus Suryawan (Camat Penawangan).
Editor: Supriyadi
