Sementara terkait uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024, Padma berdalih, disebabkan pada saat itu SK PPPK belum diserahkan.
Dia mengatakan, sesuai regulasi, tunjangan diberikan secara berkala. Sementara untuk gaji sudah diserahkan penuh.
Murianews, Grobogan – Sebuah akun Instagram @dody.ads curhat di kolom komentar Instagram Presiden Prabowo Subianto @prabowo pada Rabu (13/11/2024). Isinya, soal dugaan pungli saat masa orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Awalnya dia mengaku sebagai pendukung Prabowo sekaligus merupakan rakyatnya. Lalu dia menyebut Pemkab Grobogan rakus dan serakah.
Kemudian dia menerangkan cukup detail dugaan pungli saat orientasi PPPK. Yakni adanya permintaan iuran sebesar Rp 150 ribu dan Rp 350 ribu.
”Assalamualaikum Izin Lapor Bapak Saya Pendukung Anda dan Salah satu Rakayat Melaporan Pejabat Serakah Rakus Rampok di Kabupaten Grobogan. Uang Tunjangan Para P3K/PPPK fungsional yang di terima awal tahun 2024 Uang Tunjangan tidak di berikan, Lalu Masa Orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang 150rb bagi orientasi di dinasnya & 350rb bagi orientasi di luar dinasnya x 2800an Orang. Seharusnya kegiatan orientasi ini di selenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat, lalu BPJS 3 Bulan awal kerja di suruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun. Mereka Semua Takut Speak Up karena kerja belum setahun dan kebutuhan ekonomi takut di pecat dan tidak tau laporan siapa kemana. saya komunikasi menggali cerita dengan pekerja PPPK di berbagai fungsional ternyata sama. Terima kasih saya hanya swasta memberanikan diri sebagi penyambung lidah para 2800 lebih demi kesejahteraan karena tergerak pidato Bapak semoga segera di usut dan di tangani,” tulis akun @dody.ads.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Grobogan Padma Saputra membantah dugaan adanya pungli tersebut.
Padma menjelaskan, BKPPD Grobogan menyarankan kegiatan orientasi dilaksanakan melalui zoom meeting selama tiga hari per angkatan. Sebab, pihaknya hanya menyediakan anggaran untuk link zoom serta tujuh narasumber.
”Dengan jumlah 2.800 peserta kami hanya memiliki anggaran untuk (menyediakan) zoom dan tujuh narasumber,” jelasnya.
Dugaan Pungli PPPK...
Dari situ, kemudian dibuatkan titik-titik lokasi untuk memudahkan memantau kehadiran peserta. Karena orientasi ini wajib bagi peserta PPPK.
”Kalau ada yang tidak ikut nantinya kita laporkan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata dia.
Pihaknya tidak menyarankan masa orientasi secara tatap muka seperti di hotel atau tempat lainnya. Karena kegiatan tersebut gratis tanpa tarikan apa pun.
Dia menjelaskan, apabila ada orang yang mengorganisir atau memaksa menariki iuran untuk orientasi PPPK dengan dalih mendatangkan narasumber atau kepentingan pribadi, hal itu kata dia menjadi ranah Inspektorat untuk memberikan sanksi. Hal itu termasuk kategori pungli.
”Tetapi kalau urunan (iuran, red) pribadi tanpa melibatkan orang lain tidak bisa disebut pungli,” ujar dia.
Padma menduga, iuran yang ada saat itu adalah untuk pengadaan konsumsi yang dikoordinir secara mandiri dan dipergunakan untuk pribadi atau angkatan tersebut.
”Yang jelas saya tidak menyarankan. Kalau makan minum kami (memang, red) tidak ada anggaran (untuk itu),” tandasnya.
Padma menegaskan, orientasi PPPK tidak dipungut biaya apa pun alias gratis. Andai ditemukan pungli, ia memastikan akan lakukan kroscek ke lapangan secara langsung.
”Kalau ketemu dan ada buktinya boleh laporkan saja ke saya. Nanti saya tindaklanjuti,” katanya.
Dugaan Pungli PPPK...
Sementara terkait uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024, Padma berdalih, disebabkan pada saat itu SK PPPK belum diserahkan.
”Ini miss persepsi. Karena SK diberikan pada bulan Februari kemarin,” imbuhnya.
Dia mengatakan, sesuai regulasi, tunjangan diberikan secara berkala. Sementara untuk gaji sudah diserahkan penuh.
Editor: Dani Agus
