Kuasa hukum terdakwa lainnya, Iwan Sanusi, menyatakan terkait upaya banding, pihaknya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Namun, dia beranggapan, putusan enam tahun memang terlalu berat.
”Putusan 6 tahun ini, kami sebagai kuasa hukum, tidak puas. Kita minta waktu untuk pikir-pikir. Klien kami punya hak untuk upaya-upaya hukum karena ini negara hukum. Kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum,” katanya.
Murianews, Grobogan – Oknum anggota Polres Grobogan, Jawa Tengah, Bripka Slamet menggelapkan uang koperasi Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) sebesar Rp 4,2 miliar.
Uang tersebut ternyata habis dipakai terdakwa yang merupakan bendahara Primkoppol untuk judi online atau judol.
Hal itu terungkap dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Purwodadi, Senin (16/12/2024) sore. Ketua Majelis Hakim Subronto menyebutkan, uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi, yakni judi online.
Senada, kuasa hukum terdakwa, Endang Kusumawati menjelaskan, uang hasil penggelapan tersebut seluruhnya habis untuk judi online. Endang menyebut, tidak ada keperluan lain untuk penggunaan uang tersebut.
”Terdakwa sudah mengakui memang memakai untuk judi online, selain itu tidak ada. Memang judi online, dan habis,” katanya usai sidang.
Endang menerangkan, penggelapan Slamet dilakukan selama kurang lebih tiga tahun, yakni dari 2021 sampai 2023. Pada 2021, uang koperasi yang diembatnya sebesar Rp 1,2 miliar. Kemudian pada 2022 sebesar Rp 2 miliar.
”Kemudian di tahun ketiga sebesar Rp 954 juta. Jadi, total keseluruhannya Rp 4,26 miliar,” imbuhnya.
Dalam sidang putusan itu diketahui, terdakwa divonis 6 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Pasal yang dikenakan yakni 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan.
Banding...
Kuasa hukum terdakwa lainnya, Iwan Sanusi, menyatakan terkait upaya banding, pihaknya akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Namun, dia beranggapan, putusan enam tahun memang terlalu berat.
”Putusan 6 tahun ini, kami sebagai kuasa hukum, tidak puas. Kita minta waktu untuk pikir-pikir. Klien kami punya hak untuk upaya-upaya hukum karena ini negara hukum. Kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum,” katanya.
Editor: Cholis Anwar
