Sebelumnya, dalam forum yang sama, Forum Komunitas Disabilitas Grobogan (FKDG) juga melayangkan kritik keras dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkab Grobogan 2026. Hal itu karena usulan kaum difabel tidak diakomodir.
Wakil Ketua FKDG Budi Haryanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan program kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), serta OPD lainnya.
”Kami sudah melihat semua program, tetapi tak satu pun usulan kami masuk. Apakah karena belum dimasukkan atau memang sengaja tidak ditanggapi?” tanya Budi.
Dia juga mempertanyakan ketidaksinkronan data penyandang disabilitas di berbagai OPD, yang berimbas pada pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sebagian anggotanya.
Murianews, Grobogan – Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan (Rektor ITB-MG) Jati Purnomo menyoroti beberapa problem utama di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Menurut dia, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan indeks sumber daya manusia (SDM) masih jadi masalah utama.
”Bagaimana bisa Kabupaten Grobogan sebagai daerah produksi, tetapi angka kemiskinannya masih sangat tinggi?” katanya dalam forum Musrenbang 2026 rumpun ekonomi di ruang Setda Grobogan lantai 1, Rabu (19/3/2025).
Jati menegaskan bahwa perekonomian daerah tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, perekonomian daerah harus digerakkan oleh ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, dia memberi contoh bantuan alat pertanian seperti traktor dan mesin combine atau mesin pemanen kepada petani. Menurut dia, bantuan itu tidak efektif karena tidak semua petani mampu mengoperasikannya.
”Kalau SDM tidak diberi pemahaman, bantuan semacam ini hanya akan sia-sia. Biaya sewa tenaga operatornya pun mahal, sehingga tidak optimal digunakan,” kata dia.
Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi bagi sektor ekonomi, baik di bidang UMKM, pertanian, perdagangan, maupun perikanan.
Disebutkannya, kampusnya siap mendukung program inkubator bisnis dan pemasaran berbasis teknologi untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
”Kami sudah memiliki MoU dengan Bupati sejak 2023. Kami siap mendampingi pelaku usaha dalam program magang atau praktik,” imbuh dia.
Kritik Keras...
Sebelumnya, dalam forum yang sama, Forum Komunitas Disabilitas Grobogan (FKDG) juga melayangkan kritik keras dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkab Grobogan 2026. Hal itu karena usulan kaum difabel tidak diakomodir.
Wakil Ketua FKDG Budi Haryanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan program kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), serta OPD lainnya.
”Kami sudah melihat semua program, tetapi tak satu pun usulan kami masuk. Apakah karena belum dimasukkan atau memang sengaja tidak ditanggapi?” tanya Budi.
Dia juga mempertanyakan ketidaksinkronan data penyandang disabilitas di berbagai OPD, yang berimbas pada pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sebagian anggotanya.
Editor: Supriyadi
