Berikutnya keempat membangun infrastruktur yang handal, merata, dan tangguh terhadap bencana. Terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan perlunya pola pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah. Yakni untuk mendukung akselerasi pembangunan, khususnya infrastruktur dan pengendalian banjir.
”Kerja sama antara eksekutif, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam mengawal pembangunan Kabupaten Grobogan,” tegasnya.
Bupati mengatakan, dokumen akhir RPJMD ditargetkan selesai dan ditetapkan menjadi Perda paling lambat tanggal 20 Agustus 2025, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Murianews, Grobogan – Bupati Grobogan Setyo Hadi dan pimpinan DPRD menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam sidang Paripurna ke-8 di gedung DPRD setempat, Rabu (9/4/2025).
Bupati Setyo Hadi dalam sambutannya menyatakan, pada prinsipnya pimpinan dan anggota DPRD telah menerima dan menyepakati Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029.
Ia pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam proses pembahasan di Bapemperda.
Adapun selanjutnya, dokumen Ranwal RPJMD itu akan dikonsultasikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk memastikan keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi.
Bupati memaparkan, visi pembangunan lima tahun ke depan yakni ”Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Hal itu selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Setyo Hadi dan Sugeng Prasetyo dengan semangat ”Mbangun Deso Noto Kutho.”
Adapun visi tersebut dijabarkan dalam lima misi strategis. Pertama, menguatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.
Kedua, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
Infastruktur...
Berikutnya keempat membangun infrastruktur yang handal, merata, dan tangguh terhadap bencana. Terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan perlunya pola pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah. Yakni untuk mendukung akselerasi pembangunan, khususnya infrastruktur dan pengendalian banjir.
”Kerja sama antara eksekutif, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam mengawal pembangunan Kabupaten Grobogan,” tegasnya.
Bupati mengatakan, dokumen akhir RPJMD ditargetkan selesai dan ditetapkan menjadi Perda paling lambat tanggal 20 Agustus 2025, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Editor: Cholis Anwar
