”Kami tetap memberikan ruang bagi industri untuk berkembang, tetapi Grobogan harus dipertahankan sebagai lumbung pangan,” tegasnya.
Selain DPUPR, turut hadir dalam sosialisasi itu, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Pemali Juana Yulius, Pasiter Kodim 0717/Grobogan Kapten Inf Muh Jumar. Kemudian perwakilan Polres Grobogan, perwakilan perusahaan, para camat, kepala desa, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Adapun Pasiter Kodim 0717/Grobogan Kapten Inf Muh Jumar menilai program tersebut akan membantu petani terkait pengairan. Dijelaskannya, dengan adanya perbaikan saluran irigasi, kinerja petani dalam menjaga ketahanan pangan akan lebih maksimal dan pendapatan pertanian meningkat.
Dijelaskannya, Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025 sendiri menekankan percepatan rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan saluran irigasi. Kemudian pintu air, tanggul, embung, sumur, instalasi pompa, hingga jaringan distribusi dan drainase.
”Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan nasional,” katanya.
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah mengajukan anggaran sebesar Rp 17,2 miliar untuk perbaikan saluran irigasi ke pemerintah pusat.
Pengajuan anggaran tersebut diajukan ke pemerintah pusat sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi.
Sosialisasi Inpres itu sendiri digelar di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Grobogan, Senin (8/9/2025).
Kepala DPUPR Grobogan Een Endarto menyampaikan, ada tujuh saluran irigasi Grobogan yang masuk dalam daftar usulan perbaikan.
Adapun tujuh saluran irigasi itu yakni Daerah Irigasi Ngrumpeng, Sepreh, Ngrejeng, Simo, Butak, Ngenden, dan Kenteng. Beberapa di antaranya disebutkan mengalami kerusakan sedang hingga berat.
”Bidang irigasi telah kami perintahkan untuk menghitung saluran irigasi yang rusak, dilengkapi dengan dokumen usulan sampai surat pernyataan area limbah dan akses jalan menuju lokasi kegiatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga berkaitan dengan Instruksi Presiden terkait jalan daerah. Program itu diketahui sama-sama bertujuan memperkuat infrastruktur penunjang pertanian.
Menurutnya, pembangunan irigasi sangat penting mengingat Grobogan merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Selain itu, pertanian sangat dominan dan dengan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Membantu petani...
”Kami tetap memberikan ruang bagi industri untuk berkembang, tetapi Grobogan harus dipertahankan sebagai lumbung pangan,” tegasnya.
Selain DPUPR, turut hadir dalam sosialisasi itu, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) BBWS Pemali Juana Yulius, Pasiter Kodim 0717/Grobogan Kapten Inf Muh Jumar. Kemudian perwakilan Polres Grobogan, perwakilan perusahaan, para camat, kepala desa, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Adapun Pasiter Kodim 0717/Grobogan Kapten Inf Muh Jumar menilai program tersebut akan membantu petani terkait pengairan. Dijelaskannya, dengan adanya perbaikan saluran irigasi, kinerja petani dalam menjaga ketahanan pangan akan lebih maksimal dan pendapatan pertanian meningkat.
Dijelaskannya, Instruksi Presiden No 2 Tahun 2025 sendiri menekankan percepatan rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan saluran irigasi. Kemudian pintu air, tanggul, embung, sumur, instalasi pompa, hingga jaringan distribusi dan drainase.
”Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan nasional,” katanya.
Editor: Anggara Jiwandhana
