Untuk diketahui, di antara lima posisi JPT yang kini kosong itu, posisi kepala Satpol PP sempat sudah diproses untuk pengisiannya.
Namun, saat itu tidak ada yang memenuhi syarat sehingga gagal terisi. Syarat yang gagal dipenuhi pelamar yakni diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah akan segera melakukan evaluasi terhadap kepala OPD. Momen evaluasi itu dilakukan bersamaan dengan pengisian kepala OPD yang masih kosong hingga kini.
Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses pengisian kepala OPD yang kosong. Rekomendasi itu juga termasuk untuk jabatan yang mesti dievaluasi.
”Untuk JPT (jabatan pimpinan tinggi), ada lima yang kosong. Dinas perizinan (DPMPTSP), Dispendukcapil, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Inspektorat yang akan purna pada Oktober besok,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Kemudian, beberapa posisi kepala OPD yang sudah dijabat selama lima tahun yakni kepala Disperindag, direktur RSUD Purwodadi, dan Dinarpusda. Ia menyatakan proses mutasi dan promosi akan dilakukan dalam waktu dekat.
”JPT yang sudah lima tahun, sesuai ketentuan harus dievaluasi kembali. Semua sudah diproses, kami sudah dapat rekomendasi dari BKN,” imbuhnya.
Padma membeberkan, untuk posisi tertentu memang mesti mendapatkan izin khusus. Antara lain untuk posisi kepala Inspektortat, pihak panitia seleksi (pansel) juga harus mendapatkan pengawasan dari Pemprov hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia pun yakin, proses mutasi maupun promosi bisa dilakukan tahun ini. Disebutkannya, paling lambat pada akhir Desember proses pengisian jabatan bisa dilaksanakan.
”Insyallah, untuk yang tahun ini mutasi akan kita laksanakan, regulasi kita taati. Untuk eselon tiga, sudah berproses dan kami ajukan. Semoga akhir tahun ini semua bisa,” tandasnya.
Lima posisi JPT...
Untuk diketahui, di antara lima posisi JPT yang kini kosong itu, posisi kepala Satpol PP sempat sudah diproses untuk pengisiannya.
Namun, saat itu tidak ada yang memenuhi syarat sehingga gagal terisi. Syarat yang gagal dipenuhi pelamar yakni diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Editor: Cholis Anwar
