Selanjutnya, pihaknya mengimbau media nasional agar lebih berhati-hati dalam mengangkat isu keagamaan dan menghormati nilai-nilai pesantren.
”Kami mengajak masyarakat dan santri agar tidak terprovokasi serta tetap menjaga ukhuwah dan akhlakul karimah,” bebernya.
Disebutnya, pesantren bukan tempat penindasan, tapi pusat peradaban. Gus Syaidun menyatakan, santri bukan budak, tapi pewaris perjuangan ulama.
”Kiai bukan simbol feodalisme, tetapi penjaga moral bangsa,” tambahnya.
Murianews, Grobogan – Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengecam tayangan “Xpose Uncensored” yang tayang di Trans7.
Kecaman itu dilontarkan, lantaran tayangan tersebut dinilai menistakan dan menyesatkan citra pesantren di mata publik.
Ketua FKPP Grobogan Gus Syaidun menyatakan, tayangan yang disiarkan baru-baru ini tersebut dianggap menampilkan narasi tendensius terhadap kehidupan pesantren.
Dalam program itu, kedisiplinan pesantren digambarkan sebagai bentuk penindasan. Kemudian penghormatan kepada guru dianggap feodalisme, dan pengabdian santri disebut sebagai perbudakan.
Sosok yang juga Khodimul Ma’had Ponpes Assalam Kradenan itu menyatakan, framing semacam itu merupakan penghinaan terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional. Padahal, ponpes telah lama menjadi benteng moral dan kebangsaan.
”Framing semacam ini bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak citra pesantren yang selama ini menjadi benteng moral, spiritual, dan kebangsaan Indonesia,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
FKPP Grobogan menilai Trans7 telah mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial media massa. Menurutnya, konten itu tidak berimbang dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren dan para kiai.
”Sebagai bentuk sikap resmi, FKPP Grobogan mengecam keras tayangan 'Xpose Uncensored' yang dianggap merendahkan martabat pesantren dan ulama,” katanya.
Minta Maaf secara Terbuka...
Pihaknya pun menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak Trans7 kepada masyarakat pesantren dan umat Islam. Kemudian, pihaknya mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan sanksi tegas atas pelanggaran etika dan norma siaran publik.
Selanjutnya, pihaknya mengimbau media nasional agar lebih berhati-hati dalam mengangkat isu keagamaan dan menghormati nilai-nilai pesantren.
”Kami mengajak masyarakat dan santri agar tidak terprovokasi serta tetap menjaga ukhuwah dan akhlakul karimah,” bebernya.
Disebutnya, pesantren bukan tempat penindasan, tapi pusat peradaban. Gus Syaidun menyatakan, santri bukan budak, tapi pewaris perjuangan ulama.
”Kiai bukan simbol feodalisme, tetapi penjaga moral bangsa,” tambahnya.
Ia menegaskan FKPP Grobogan berkomitmen untuk terus menjaga kehormatan lembaga pesantren. Selain itu, juga mendorong agar dunia media tetap menjunjung tinggi adab, etika, dan nilai kebenaran dalam setiap karya jurnalistiknya.
Editor: Dani Agus
