Perda Kawasan Tanpa Rokok di Grobogan Disebut Belum Urgen, Alasannya?

Murianews, Grobogan – Ketua Fraksi PKB di DPRD Grobogan Sukanto mengungkap alasan Perda Kawasan Tanpa Rokok tidak mendesak. Kendati, Perda tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP).

Hal itu dijelaskannya usai Paripurna Persetujuan Propemperda 2026 di gedung DPRD Grobogan, Kamis (30/10/2025).

Sukanto menerangkan, Perda tersebut tetap dibutuhkan, namun tidak mesti segera dibahas pada tahun depan. Apalagi, perda tersebut potensi pelanggarannya besar.

”Ada yang lebih diutamakan yakni untuk belanja yang lain. Kenapa untuk kawasan tanpa rokok yang akhirnya banyak pelanggaran bagi orang-orang yang biasa merokok," jelas dia.

Menurut Sukanto, alasan tidak setuju Raperda tersebut dibahas di 2026 bukan karena dirinya sebagai perokok, namun karena pertimbangan adanya efisiensi anggaran yang luar biasa.

Sebagai gambaran, lanjut dia, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari semula Rp 34 miliar kini tinggal Rp 17 miliar.

”Karena konsekuensi setelah Perda itu disahkan harus membuat tempat merokok (smoking area). Menurut Fraksi PKB Perdanya jangan dibuat dulu, bisa dibuat ketika anggaran sudah stabil," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, dalam pembahasan usai rapat diskorsing, hanya tiga fraksi dari tujuh fraksi yang tidak setuju Perda tersebut.

Skorsing Dua Kali... 

Ketiganya yakni Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Karya Demokat, sehingga ketika divoting akan kalah suara.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPRD Grobogan diwarnai skorsing hingga dua kali. Hal itu menyusul intrupsi yang mengusulkan agar Raperda tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa dibahas tahun ini saja, sehingga dihapus dari Propemperda 2026.

Pada akhirnya disetujui dua raperda itu dibahas tahun ini. Adapun skorsing kedua terkait usulan agar Raperda Kawasan Tanpa Rokok dihapus juga dari Propemperda 2026. Namun pada akhirnya, Raperda tersebut tetap masuk dalam Propemperda 2026.

Editor: Dani Agus