Satu SK Pegawai PPPK di Grobogan Dibatalkan dan Dicabut, Ini Gegaranya

Murianews, Grobogan – Surat Keputusan (SK) pengangkatan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dicabut, baru-baru ini.

Pencabutan atau pembatalan SK itu menyusul adanya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pegawai tersebut yang disebut salah jalur masuk.

Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra mengonfirmasi pembatalan SK pegawai DPUPR tersebut. Namun demikian, ia mengaku tak mengetahui apakah yang bersangkutan masih bekerja atau tidak.

”Masih kerja atau tidak, saya kurang tahu. Itu bergantung DPUPR, kewenangan mereka,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).

Kendati demikian, ia mempersilakan yang bersangkutan melakukan banding atas keputusan BKN tersebut. Ia juga mengaku belum tahu apakah yang bersangkutan melakukan banding atau menerima keputusan itu.

”Silakan kalau mau banding, memang ada prosedur itu. Saya belum tahu apakah banding atau tidak, belum konfirmasi,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai Pemkab Grobogan lolos sebagai pegawai PPPK kendati persyaratan sebenarnya tak terpenuhi.

Pegawai tersebut lolos formasi khusus, padahal seharusnya hanya bisa masuk formasi umum.

Dilaporkan Ombudsman...

Padma membeberkan, kasus tersebut dilaporkan ke Ombudsman. Selanjurnya, pihaknya saat itu meminta kepada pihak Inspektorat untuk melakukan review. Sehingga, didapat kejelasan mengenai keabsahan pegawai PPPK tersebut.

Padma menjelaskan, hasil review itulah yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rekomendasi dari BKN yang nantinya akan ditindaklanjuti.

Belakangan diketahui, rekomendasi dari BKN memutuskan SK PPPK tersebut dicabut.

Editor: Supriyadi