Bupati Grobogan Kumpulkan Seluruh Pejabat di Awal Tahun, Sampaikan Ini

Murianews, Grobogan – Bupati Grobogan Setyo Hadi mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten dalam forum Coffee Morning, Selasa (6/1/2026).

Pertemuan yang digelar di awal 2026 ini menjadi momentum penegasan arah pembangunan daerah agar berjalan seirama dan terkoordinasi. Didampingi Wabup Sugeng Prasetyo, bupati menekankan pentingnya keselarasan visi dan langkah antarperangkat daerah.

Ia mengingatkan, pembangunan Grobogan tidak boleh berjalan parsial, melainkan harus bertumpu pada semangat ”Mbangun Deso Noto Kutho”.

”Visi besar daerah tidak akan bergerak jauh jika masing-masing berjalan sendiri. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program harus saling menguatkan,” tegas Setyo Hadi.

Menurutnya, setiap kebijakan yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Sementara, Wabup Sugeng Prasetyo menekankan pentingnya sikap responsif. Baik secara teknis maupun manajerial, ketika menghadapi kendala pelaksanaan program.

Dalam konteks komunikasi publik, wabup juga mengingatkan agar isu-isu yang berkembang di masyarakat disikapi secara bijak. Menurutnya, langkah nyata di lapangan merupakan bentuk klarifikasi paling efektif dibanding sekadar pernyataan.

Sementara itu, Sekda Grobogan Anang Armunanto memaparkan sejumlah capaian 2025. Hal itu dapat menjadi pijakan menuju 2026.

Balai Latihan Kerja... 

Dijelaskan di sektor ekonomi, program subsidi bunga KUMDA Dewi Sri telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 2 miliar kepada ratusan pelaku UMKM.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, ratusan pencari kerja terserap melalui bursa kerja, didukung penguatan kompetensi lewat pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pada sektor sosial dan pendidikan, bantuan rehabilitasi sosial menjangkau lansia dan penyandang disabilitas. Lalu pemberian beasiswa kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi mitra.

”Di kawasan perkotaan Purwodadi, penanganan banjir dan penataan drainase menjadi perhatian khusus,” lanjutnya.

Selain itu, pengelolaan sampah dengan pengoperasian teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Ngembak ditarget operasional pada akhir 2026.

Selanjutnya, Sekda Anang menjelaskan, mulai 1 Januari 2026, tenaga honorer telah menjadi Tenaga Paruh Waktu dengan sistem penggajian yang lebih tertib.

”Untuk jenis pekerjaan tertentu, pengelolaan dilakukan melalui mekanisme alih daya dengan penataan administrasi yang lebih rapi,” katanya.

Ia memaparkan, pembatasan belanja pegawai serta dan belanja infrastruktur kembali ditegaskan. Hal itu seiring kewajiban penggunaan E-Katalog versi terbaru.

Editor: Dani Agus