Sidang Korupsi Kades Kalirejo, Pegawai Inspektorat Grobogan Jadi Saksi

Murianews, Grobogan – Sidang dugaan korupsi APBDes Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (7/1/2026).

Terdakwa dalam kasus ini yakni Kades Kalirejo nonaktif Teguh Susanto. Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan satu orang ahli dari Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Saksi yakni Pegawai Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Grobogan berinisial G.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan Frengki Wibowo menjelaskan, sidang ketujuh itu difokuskan pada perhitungan kerugian keuangan negara.

”Ahli dari Inspektorat memberikan keterangan mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Grobogan,” ujar Frengki dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Frengki menuturkan, dalam keterangannya di persidangan, ahli memaparkan hasil audit Inspektorat Nomor: LAP.356/036/OP.24/2024 tanggal 24 September 2024.

Berdasarkan pemeriksaan administrasi, keterangan pihak terkait, serta hasil pemeriksaan lapangan, disimpulkan pengelolaan keuangan Desa Kalirejo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Beberapa pelanggaran yang terungkap antara lain pengelolaan kegiatan pembangunan fisik tanpa memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK),” ujar dia.

Hasil Lelang...

Selain itu, penggunaan dana hasil lelang tanah kas desa tahun 2022 untuk kepentingan pribadi. Kemudian tidak disetorkannya dana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas desa ke kas negara.

Selanjutnya, tidak disetorkannya pungutan pajak atas pengadaan material dan peralatan pekerjaan fisik desa pada tahun 2020 dan 2022.

”Atas perbuatan tersebut, berdasarkan hasil audit Inspektorat, negara mengalami kerugian sebesar Rp 445.972.500,” ungkap Frengki.

Frengki menyatakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan ahli di persidangan.

Frengki menambahkan, dalam sidang sebelumnya, JPU telah menghadirkan tiga orang saksi dari Dispermades dan BPPKAD Grobogan.

Para saksi menjelaskan mekanisme pengelolaan APBDes, pemungutan PBB, serta proses pencairan anggaran desa.

”Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan pada Rabu (21/1/2026) dengan agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi