Rencana Regrouping 47 SD di Grobogan Menunggu Bupati

Murianews, Grobogan –  Rencana regrouping sebanyak 47 SD di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah belum bisa dieksekusi. Sebab, pelaksanaanya masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup).

Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Disdik Grobogan, Sudrajat Dangu Asmoro, menyatakan hingga kini proses regrouping belum memasuki tahap teknis.

Seluruh tahapan masih menunggu Perbup selesai disusun. Kemudian diunggah di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Ia mengungkapkan, naskah Perbup sudah diajukan ke Bagian Hukum Setda sekitar Oktober 2025. Namun regulasi tersebut masih dalam tahap penyelarasan dengan aturan-aturan lain.

”Untuk Perbup masih menunggu penyelesaian. Ini sedang diselaraskan dengan regulasi lainnya agar tidak bertabrakan,” ujar dia, Selasa (27/1/2026).

Dipaparkan, Perbup itu nantinya akan menjadi payung hukum seluruh proses regrouping. Yakni mulai dari prosedur, syarat, dan kriteria sekolah yang digabung.

”Kemudian juga rekomendasi tim penggabungan, mutasi guru, serta alih fungsi sarana prasarana,” bebernya.

Usulan dari... 

Saat ini, kata dia, sebanyak 47 SD telah diusulkan oleh koordinator wilayah (korwil) untuk dilakukan regrouping. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final.

Sudrajat menegaskan, regrouping dilakukan secara selektif. Tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan jarak antarsekolah, kondisi geografis, serta efisiensi pengelolaan.

”Kalau ada dua sekolah dalam satu pagar, sangat memungkinkan digabung. Dengan kelas paralel, manajemen justru lebih mudah,” imbuhnya.

Namun, sekolah-sekolah di wilayah terpencil tetap akan dipertahankan meski jumlah siswanya minim. Ia menegaskan, regrouping tidak boleh mengorbankan hak anak untuk mengakses pendidikan.

”Kalau sekolahnya jauh di tengah hutan dan tidak ada alternatif terdekat, tetap dipertahankan. Jangan sampai ada anak putus sekolah gara-gara regrouping,” tegasnya.

Ia mengatakan, Tim Disdik akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Dari proses itu, akan ditentukan sekolah mana yang benar-benar layak digabung, sekaligus pemetaan guru untuk penempatan berikutnya.

”Sekolah yang diusulkan belum tentu diregrouping. Bahkan, sekolah yang tidak diusulkan bisa saja justru diregrouping setelah diverifikasi,” katanya.

Editor: Zulkifli Fahmi