Belanja Pegawai Sudah 36 Persen APBD, Grobogan Tak Bisa Tambah ASN?

Para pegawai Setda Grobogan dengan pakaian adat dalam salah satu apel di halaman Setda Grobogan. (Murianews/Saiful Anwar).

Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan, Jawa Tengah berpotensi tak bisa menambah ASN pada 2027 mendatang. Hal itu menyusul berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) per 2027 mendatang.

Dalam UU itu disebutkan, pemerintah kabupaten hanya bisa memakai APBD maksimal 30 persen APBD untuk belanja pegawai.

Padahal, pada 2026 saja, belanja pegawai sudah menyerap Rp 1,2 triliun. Angka ini nilainya sekitar 36 persen dari APBD 2026 yang sebesar Rp 2,6 triliun.

Kabid Administrasi Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan Wahyono mengungkapkan, belanja pegawai itu mencakup gaji, tunjangan, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dijelaskan, menyusul diterapkannya regulasi tadi, pemkab pun memiliki tantangan besar untuk menurunkan belanja pegawai sekitar 6 persen pada 2027 mendatang.

”Ini menjadi masalah hampir semua daerah. Seluruh pemerintah daerah saat ini masih menunggu hasil akhir konsultasi dengan Kemendagri terkait penerapan UU HKPD tersebut,” ujar dia, Senin (30/3/2026).

Wahyono menyebut, terdapat potensi penyesuaian terkait kebijakan batas maksimal belanja pegawai.

Ia berujar, pada Pasal 146 Ayat 3 di UU tersebut menyatakan besaran persentase belanja pegawai dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri PAN-RB.

Menekan Belanja Pegawai... 

”Kami sesuai arahan pimpinan menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait hal ini,” imbuhnya.

Ia menegaskan, menekan belanja pegawai bukan persoalan mudah karena sebagian besar komponen belanja pegawai merupakan gaji dan tunjangan.

Menurutnya, cara agar persentase belanja pegawai dapat turun adalah dengan memperbesar kapasitas fiskal daerah, yakni dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”Sekarang berhitungnya agar 30 persen. Kalau yang memungkinkan itu kalau Pemkab memiliki PAD besar, itu nanti bisa,” terangnya.

Ia memaparkan, penerapan UU tersebut berpotensi pemkab tak bisa menambah pegawai pada 2027 mendatang.

”Ada potensi begitu,” tutupnya.

Editor: Dani Agus