Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I mencakup pekerjaan renovasi, perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting, hingga penyediaan meubelair
Adapun penanganan tahap II, yang ditargetkan selesai tahun 2026, berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.
”Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” pungkasnya.
Murianews,Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan total anggaran Rp 10 triliun untuk program sekolah rakyat tahap I dan II.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan, penanganan infrastruktur untuk tahap I sudah mulai dilaksanakan.
”Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan total Rp 10 triliun untuk tahap I dan II,” kata Dody di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (26/5/2025).
Dody menambahkan, kemungkinan total anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya pada tahun ini. Sebagian besar dana akan disiapkan untuk tahun 2026, dengan target penyelesaian tahap II pada Juni 2026.
Program Sekolah Rakyat tahap I menargetkan renovasi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, 65 sekolah sudah memulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktur) sejak minggu lalu, dan ditargetkan rampung awal Juli nanti.
Enam puluh lima sekolah yang sedang ditangani tersebar di berbagai wilayah, meliputi 13 sekolah di Sumatera, 34 di Jawa, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali/Nusa Tenggara, 2 di Maluku Utara, dan 2 di Papua.
Sementara itu, 35 sekolah lainnya masih dalam tahap survei lokasi usulan, dengan target penyelesaian September 2025, atau diusahakan pada Juli atau Agustus.
Verifikasi Lokasi...
Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I mencakup pekerjaan renovasi, perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting, hingga penyediaan meubelair
Adapun penanganan tahap II, yang ditargetkan selesai tahun 2026, berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.
Kementerian PU telah memverifikasi 219 lokasi usulan untuk tahap II. Dari jumlah tersebut, 35 lokasi sudah disetujui, namun 69 lokasi belum disetujui karena masalah kelengkapan sertifikat lahan. Mirisnya, 115 lokasi tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan.
”Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” pungkasnya.
