Imbas Kecelakaan Maut di Semarang, Izin PO Bus Cahaya Trans Dibekukan

Murianews, Jakarta – Izin Perusahaan Otobus (PO) PT Cahaya Wisata Transportasi atau Bus Cahaya Trans resmi dibekukan Kementerian Perhubungan.

Sanksi ini diberikan sebagai imbas kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang di exit Tol Krapyak, Senin (22/12/2025) dini hari lalu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan sebagaimana dilansir Antara, Selasa (6/1/2026).

Aan menjelaskan, pembekuan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026. Didalamnya, dijelaskan pembekuan tersebut akan berlaku selama 12 bulan ke depan.

”Pembekuan izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 12 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026,” katanya.

Meski sedang dibekukan, perusahaan wajib memperbaharui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan yang dimiliki. Termasuk melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada yang digunakan/dioperasionalkan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

”PO Cahaya Trans juga wajib untuk menyusun, melaksanakan, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, paling lama tiga bulan sejak perizinan berusaha yang terbaru diterbitkan,” terangnya.

Sanksi Melekat...

Apabila perusahaan tersebut tidak melakukan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan yang berupa perizinan berusaha Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Bus Pariwisata.

Ia menuturkan berdasarkan hasil pengawasan dan hasil rapat klarifikasi ditemukan bahwa PO tersebut melakukan pelanggaran yang berupa tidak melaporkan terjadinya perubahan kepengurusan perusahaan serta mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki.

Selain itu, PO itu juga melakukan pelanggaran karena mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya dan melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.