Kasus Korupsi Bank BJB: KPK Telusuri Sumber Dana Ridwan Kamil

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dan sumber pembiayaan aktivitas Ridwan Kamil selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023.

Penelusuran ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik fokus membedah sumber biaya perjalanan dan kegiatan Ridwan Kamil, baik di dalam maupun luar negeri.

”Pembiayaannya dari mana? Apakah full (seluruhnya) dari APBN, atau seperti apa?” ujar Budi seperti dilansir Antara, Rabu (4/2/2026).

Selain pembiayaan aktivitas dinas, KPK juga meneliti sumber penghasilan lain yang diterima Ridwan Kamil selama menjabat. Data ini nantinya akan disandingkan dengan daftar aset yang dimiliki mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

”Selain sebagai gubernur, apakah ada penghasilan lainnya? Ini kemudian dikroscek dengan aset-aset yang dimiliki,” tambah Budi.

Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat keterkaitan antara kekayaan pribadi dengan dana operasional iklan Bank BJB yang diduga dikorupsi.

Sebelumnya, pada 10 Maret 2025, KPK telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil dan menyita sejumlah aset berupa sepeda motor hingga mobil.

Kerugian Negara...

Kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021–2023 ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka

Kelima tersangka tersebut yakni Yuddy Renaldi (YR) selaku Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto (WH) Kadiv Sekretaris Perusahaan sekaligus PPK Bank BJB, dan Ikin Asikin Dulmanan (IAD) Pengendali Agensi Antedja Muliatama.

Selain itu, ada Suhendrik (SUH) selaku Pengendali Agensi BSC Advertising dan Sophan Jaya Kusuma (SJK) sebagai Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama.

Ridwan Kamil sendiri diketahui telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada 2 Desember 2025 untuk memberikan keterangan terkait mekanisme pengawasan dan kebijakan selama masa jabatannya.