Pramono Anung Syaratkan Perantau di Jakarta Wajib Punya Skill

Murianews, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mensyaratkan setiap warga yang datang merantau ke Jakarta wajib memiliki kemampuan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Langkah ini dinilai penting agar para pendatang tidak menjadi beban sosial bagi pemerintah kota.

Berbicara di Balai Kota Jakarta, pria yang akrab disapa Pram ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin mengadu nasib.

Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan diri untuk berkontribusi secara produktif.

”Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja, dan kapabilitasnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono seperti dilansir Antara.

Gubernur Pramono menjelaskan pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi secara sembarangan. Meski demikian, Pemprov DKI tetap akan melakukan langkah penertiban jika ditemukan pendatang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan kerja dan berpotensi membebani fasilitas publik.

Menurutnya, Jakarta menuntut standar kerja tertentu agar dinamika kota tetap terjaga. Ia meminta kepada siapa pun yang berniat datang ke Jakarta untuk terlebih dahulu membekali diri agar bisa bersaing secara sehat.

Dukungan Dewan...

”Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban. Jadi, Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras,” ungkap Pramono.

Langkah Gubernur ini sejalan dengan aspirasi dari legislatif. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, meminta Pemprov DKI untuk memperkuat pendataan serta pengawasan administratif kependudukan.

Hal ini bertujuan agar arus pendatang dapat terpetakan dengan baik sejak awal.

Nabilah juga menekankan pentingnya edukasi bagi calon pendatang mengenai realita biaya hidup dan kondisi lapangan kerja di Jakarta yang sangat kompetitif.

Tanpa persiapan yang matang, urbanisasi dikhawatirkan hanya akan meningkatkan angka pengangguran serta memperluas sebaran permukiman yang tidak layak huni di wilayah ibu kota.