KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi Kuota Haji

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumumkan perkembangan signifikan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Pada Senin (30/3/2026), lembaga antirasuah ini resmi menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dan asosiasi travel haji.

Kedua tersangka tersebut adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba (ASR) yang menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agama era Yaqut Cholil Qoumas.

Uang tersebut diberikan dalam bentuk valuta asing dengan total nilai mencapai puluhan ribu dollar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi.

Salah satu penerima dana tersebut diduga adalah eks staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Aliran dana ini disinyalir sebagai upaya untuk memuluskan penambahan kuota haji khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA (Gus Alex) sebesar USD 30.000,” kata Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Kongkalikong...

Selain kepada Gus Alex, Ismail juga diduga memberikan 5.000 Dollar AS dan 16.000 Riyal Arab Saudi kepada mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.

Akibat kongkalikong ini, PT Maktour disinyalir memperoleh keuntungan tidak sah yang mencapai miliaran rupiah.

”Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 27,8 miliar,” ujar Asep.

Penyidikan KPK mengungkap adanya pertemuan antara pihak swasta dengan pejabat kementerian untuk meminta kuota haji khusus melebihi batas 8 persen yang diatur undang-undang.

Dalam prosesnya, terjadi kesepakatan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50 persen berbanding 50 persen.

Skema ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour mendapatkan tambahan kuota secara ilegal, termasuk akses pada skema percepatan keberangkatan (T0). Hal inilah yang memicu ketimpangan dalam antrean haji masyarakat umum.

KPK mencatat bahwa nilai kerugian negara akibat praktik korupsi ini sangat fantastis. Berdasarkan perhitungan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara mencapai Rp 622 miliar.

Hingga kini, KPK telah menahan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex, sementara para tersangka baru akan menjalani proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Tipikor yang berlaku.