Soal Gaji ke-13 Pensiunan ASN, DPR Minta PT Taspen Lakukan Ini

Murianews, Jakarta – DPR RI meminta PT Taspen mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN yang mengalami kendala administratif. Langkah ini supaya para pensiunan bisa menikmati dana pensiunnya dengan maksimal.

Permintaan ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. Ia pun menjelaskan, seluruh proses pembayaran dilakukan secara otomatis.

Dengan begitu, para penerima manfaat tidak perlu mengajukan permohonan maupun melakukan autentikasi ulang, tapi perlu ada pendampingan bagi penerima manfaat.

”Karena banyak pensiunan yang masih sering kesulitan dengan teknis digital. Jadi perlu ada pendekatan personal,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (4/2/2026).

Khozin menekankan pentingnya tata kelola administrasi yang transparan dan terintegrasi dalam penyaluran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN ini guna memastikan akurasi data penerima dan kelancaran distribusi dana.

Termasuk penyempurnaan regulasi terkait jaminan sosial pensiunan mencakup perlindungan hak yang jelas dan mekanisme pengaduan yang responsif bagi pensiunan yang mengalami kendala administratif.

”Penyederhanaan birokrasi dan penguatan sistem digital menjadi kunci percepatan pelayanan yang berwawasan ke depan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” imbuhnya.

Tak Ada Potongan...

Pihaknya juga menyambut positif penyaluran gaji ke-13 bagi penisunan ASN tersebut karena tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, dan pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah resmi mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan ASN secara bertahap mulai dari tanggal 2 Juni 2026.

Dana gaji ke-13 tersebut disalurkan melalui PT Taspen (Persero) dan berbagai mitra bayar di seluruh Indonesia tanpa memerlukan pengajuan maupun proses autentikasi ulang.

Dalam pencairan gaji ke-13 pensiunan ini besarannya didasarkan pada komponen penghasilan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan/jabatan.

Nilainya setara dengan tunjangan yang diterima selama bulan-bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.