22 Ribu Hektare Lahan di Kendeng dan Muria Jadi Hutan Sosial
Umar Hanafi
Kamis, 7 Desember 2023 14:46:00
Murianews, Pati – Sebanyak 22 ribu hektare dari total 38 ribu hektare hutan di Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Muria, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) yang semula dikelola oleh Perhutani, kini telah menjadi hutan sosial yang dikelola oleh masyarakat setempat. Hal ini disinyalir memicu banjir di Pati semakin parah.
Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati, Eko Teguh Prasetyo mengatakan sebelum adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), hutan di Pegunungan Kendeng dan Muria ditangani Perhutani.
Sebanyak 38 ribu hektare menjadi wewenang pihaknya. Namun semenjak digulirkannya KHDPK, Perhutani KPH Pati hanya mengelola 16 ribu hektare hutan di Pegunungan Kendeng dan Muria Pati. Sisanya, dikelola oleh masyarakat.
”Sekitar 22 ribu sudah menjadi KHDPK yang menjadi perhutanan sosial. Sedangkan 16 ribu masih menjadi kawasan Perhutani,” beber Eko.
Sayangnya, lanjut dia, hal ini mengubah hutan di Kabupaten Pati. Kebanyakan hutan sosial di Pegunungan Kendeng dan Muria saat ini sudah menjadi lahan tanaman semusim. Kondisi tersebut membuat penyerapan air hujan tidak berjalan dengan baik.
”Perhutanan sosial di kawasan KHDPK membuat para penggarap itu menanam tanaman semusim. Tanaman hutannya dirusak,” ujar dia.
Kondisi ini dinilai berdampak terhadap hilangnya tanaman hutan. Meskipun sebenarnya, kata dia, ada ketentuan pengelolaan perhutanan sosial. Yakni 50 persen untuk tanaman hutan, 30 persen untuk tanaman buah-buahan dan 20 persen tanaman palawija.
”Tapi kenyataannya kawasan perhutanan sosial di kawasan KHDPK itu masih didominasi tanaman jagung, tidak ada tanaman hutan. Yang sudah menjadi KHDPK bisa dibilang sudah habis. Karena sudah menjadi tanaman jagung semua,” kata dia.
Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya KHDPK sendiri menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan ini memperbolehkan lahan hutan dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial.
Editor: Cholis Anwar
