Koordinator Aksi Arifin mengaku pihaknya tergerak melakukan aksi lantaran resah dengan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Apalagi pengisian perangkat desa ini dilakukan saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tengah berlangsung.
”Jadi seakan-akan Pilkada Pati hanya sebatas pengalihan isu. Saat proses Pilkada, open rekrutmen dari Kades untuk mengisi (kekosongan) perangkat desa,” ujar Arifin kepada Murianews.com.
Menurutnya, proses pengisian perangkat desa kali ini merupakan kemunduran. Pasalnya, selain dinilai tergesa-gesa, rekrutmen kali ini menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK).
Ia menilai, sistem ini rawan dimanipulasi dan rawan kecurangan. Padahal, lanjut dia, yang menyelenggarakan tes pengisian perangkat desa kali ini merupakan kampus besar.
Murianews, Pati – Aksi demonstrasi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sempat ricuh, Jumat (25/10/2024). Pasalnya, massa aksi yang dimotori mahasiswa itu memaksa masuk Kantor Bupati Pati.
Massa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Kabupaten Pati itu, awalnya berorasi di depan gerbang Kantor Bupati Pati. Mereka menunggu Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko.
Para mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pati hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pati itu mulai tak sabar lantaran Pj Bupati Pati tak kunjung datang.
Massa pun langsung membuka gerbang untuk memasuki halaman Pendapa Kabupaten Pati. Mereka sempat memasuki sebagian halaman Pendapa Kabupaten Pati.
”Maju, maju lagi kawan-kawan. Satu komando. Satu komando. Hidup mahasiswa,” ujar salah satu orator Emir Syahrizal.
Namun aksi itu dicegah oleh sejumlah aparat keamanan. Polisi mencoba ”menggebuk” mundur massa aksi. Adu mulut pun terjadi antara mahasiswa dan aparat. Mereka juga terlibat saling dorong.
”Pak Polisi tolong jaga kami. Jangan mengintervensi kami,” kata dia.
Hingga akhirnya mahasiswa rela keluar halaman Pendapa Kabupaten Pati lantaran aparat menjanjikan perwakilan Pj Bupati Pati bakal mendatangi mereka.
”Kalau beberapa menit lagi tidak datang, Kita akan paksa masuk kembali,” ungkap dia.
Koordinator Aksi Arifin mengaku pihaknya tergerak melakukan aksi lantaran resah dengan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Apalagi pengisian perangkat desa ini dilakukan saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tengah berlangsung.
”Jadi seakan-akan Pilkada Pati hanya sebatas pengalihan isu. Saat proses Pilkada, open rekrutmen dari Kades untuk mengisi (kekosongan) perangkat desa,” ujar Arifin kepada Murianews.com.
Menurutnya, proses pengisian perangkat desa kali ini merupakan kemunduran. Pasalnya, selain dinilai tergesa-gesa, rekrutmen kali ini menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK).
Ia menilai, sistem ini rawan dimanipulasi dan rawan kecurangan. Padahal, lanjut dia, yang menyelenggarakan tes pengisian perangkat desa kali ini merupakan kampus besar.
Editor: Cholis Anwar
