Kemudian proyek ketahanan pangan berupa saluran irigasi di dua titik senilai Rp 140 juta, pembangunan saluran air, hasil lelang Bondo Desa (aset desa), bantuan beras, pengadaan laptop dan proyektor.
Murianews, Pati – Kepala Desa atau Kades Dengkek, Muhammad Kamjawi dituding korupsi oleh waraganya. Hal ini membuat Inspektorat Daerah Kabupaten Pati turun tangan.
Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Inspektorat Kabupaten Pati menggelar audit proyek Desa Dengkek, Selasa (21/1/2025).
Inspektur Daerah Kabupaten Pati, Agus Eko Wibowo memimpin langsung audit tersebut. Audit tersebut juga didampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengkek.
”Saya bersama tim inspektorat Kabupaten Pati, bersama teman-teman DPUTR melakukan audit di Desa Dengkek. Audit kita lakukan mulai dari cek fisik, terus terkait aduan tersebut. Kita juga memeriksa aset-aset yang diadukan oleh masyarakat,” ujar Agus kepada Murianews.com.
Data yang didapatkan dari pengecekan fisik ini bakal diolah dan dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Pati. Setelah mendapatkan hasil audit, Inspektorat bakal melaporkan ke Pj Bupati Pati.
”Kita sambil menunggu hasil dari DPUTR, kita melakukan audit yang bisa laksanakan. Kemudian hasil dari DPUTR kita cek dan evaluasi. Apakah sudah singkron terkait RAB maupun cek fisiknya. kemudian kita lakukan pemeriksaan,” tutur Agus.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Dengkek melakukan unjukrasa di Balai Desa pada Kamis, (9/1/2025) lalu. Mereka menduga Kades Dengkek, Muhammad Kamjawi melakukan korupsi dengan menggelapkan uang desa hingga ratusan juta rupiah.
Dana yang diduga diselewengakan yakni pembangunan gedung serbaguna Desa Dengkek senilai Rp 400 juta.
Proyek Desa...
Kemudian proyek ketahanan pangan berupa saluran irigasi di dua titik senilai Rp 140 juta, pembangunan saluran air, hasil lelang Bondo Desa (aset desa), bantuan beras, pengadaan laptop dan proyektor.
Warga Desa Dengkek juga telah melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tersebut ke Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu (15/1/2025). Mereka mendesak agar kepala desa segera diproses secara hukum jika terbukti bersalah.
Editor: Cholis Anwar
