Selain Kabupaten Pati, daerah yang siap mendirikan Sekolah Rakyat ini adalah Kabupaten Temanggung, Magelang dan Surakarta. Keempat daerah ini ditargetkan membuka Sekolah Rakyat pada tahun ajar 2025/2026.
”Di Jawa Tengah baru pertama kali ini kita koordinasi dan ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya di antaranya adalah Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang dan Surakarta,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Kompleks Gubernuran, Semarang, Rabu (12/3/2025).
”Sekolah Rakyat ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” kata Saifullah Yusuf.
Menteri Sosial juga menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.
Murianews, Pati – Empat daerah di Jawa Tengah (Jateng) siap mendirikan sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, Sekolah Rakyat (SR). Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Pati.
Selain Kabupaten Pati, daerah yang siap mendirikan Sekolah Rakyat ini adalah Kabupaten Temanggung, Magelang dan Surakarta. Keempat daerah ini ditargetkan membuka Sekolah Rakyat pada tahun ajar 2025/2026.
”Di Jawa Tengah baru pertama kali ini kita koordinasi dan ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya di antaranya adalah Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang dan Surakarta,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat di Kompleks Gubernuran, Semarang, Rabu (12/3/2025).
Saifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat ini memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah.
”Sekolah Rakyat ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” kata Saifullah Yusuf.
Menteri Sosial juga menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.
Miskin Ekstrem...
Sekolah ini, akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dan siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.
Adapun yang dimaksud Desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem atau merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya.
”Harapannya bisa dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan,” ungkap Gus Ipul.
Sekolah Rakyat, sambungnya, akan menggunakan kurikulum unggulan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Bupati Pati Sudewo mengaku siap membangun Sekolah Rakyat di Bumi Mina Tani.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang luar biasa karena memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan dengan kurikulum unggulan.
”Sekolah Rakyat ini sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan dididik secara khusus dengan kurikulum unggulan. Mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan itulah yang akan merubah nasib mereka serta orang tuanya,” ungkap Bupati.
Editor: Budi Santoso
