Dampaknya, pendapatan rumah sakit dan pengeluarannya menjadi tak seimbang karena banyaknya pegawai non-ASN.
”Pendapatan rumah sakit yang minim bahkan berdampak pada pelayanan yang kurang baik. Contoh ada 10 ruang operasi yang 7 off karena rusak akibat tidak ada uang untuk memperbaiki,” sambungnya.
Selain itu, sejumlah ruangan dan fasilitas rumah sakit menjadi tak maksimal. Salah satunya ruang tunggu dan kamar pasien yang tidak dipasang AC atau sengaja dimatikan.
”Untuk membuat gedung rawat inap dan poliklinik baru pun tidak bisa karena tidak ada uangnya,” tutur Bupati Pati.
”Jadi (pemangkasan pegawai non ASN) melalui tes atau ujian,” tegasnya.
Murianews, Pati – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkab Pati bakal berdampak pada pegawai non-ASN atau honorer. Ratusan honorer RSUD Pati atau RSUD RAA Soewondo terancam di-PHK.
Bupati Pati Sudewo yakin langkah itu bisa mempercepat layanan prima di RSUD Pati. Direktur RSUD Pati pun diinstruksikan segera merasionalisasi pegawai honorer di tempatnya.
Sudewo mengatakan, jumlah pegawai non-ASN di RSUD Pati terlalu gemoy, yakni sekitar 500 orang. Menurutnya, angka idealnya yakni cukup sekitar 200-an orang.
”Karena jumlahnya sangat berlebih, ada sekitar 500-an. Logikanya cukup hanya dengan 200-an,” terang Sudewo, Jumat (21/3/2025) pagi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, langkah itu terpaksa diambil guna mengefisiensi pengeluaran RSUD Pati di tengah kondisi keuangan yang kurang sehat.
”Karena memang kondisi keuangannya sangat memprihatinkan,” tambah Bupati Pati.
Gaji pegawai non-ASN atau honorer RSUD Pati sendiri tak dianggarkan dari APBD lantaran sudah bersistem BLUD. Meski begitu, tetap saja akan membebani keuangan RSUD Pati.
Pelayanan Tak Masimal...
Dampaknya, pendapatan rumah sakit dan pengeluarannya menjadi tak seimbang karena banyaknya pegawai non-ASN.
”Pendapatan rumah sakit yang minim bahkan berdampak pada pelayanan yang kurang baik. Contoh ada 10 ruang operasi yang 7 off karena rusak akibat tidak ada uang untuk memperbaiki,” sambungnya.
Selain itu, sejumlah ruangan dan fasilitas rumah sakit menjadi tak maksimal. Salah satunya ruang tunggu dan kamar pasien yang tidak dipasang AC atau sengaja dimatikan.
”Untuk membuat gedung rawat inap dan poliklinik baru pun tidak bisa karena tidak ada uangnya,” tutur Bupati Pati.
Lebih lanjut Sudewo mengatakan bahwa pengurangan rencananya akan dilakukan dengan sistem seleksi kompetensi. Namun dirinya tak menjelaskan kapan pemecatan ini dilakukan.
”Jadi (pemangkasan pegawai non ASN) melalui tes atau ujian,” tegasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
