Sam’ani juga tidak ragu dalam mewujudkan 20 program unggulannya meski di tengah efisiensi anggaran. Justru, pihaknya optimis bisa memaksimalkan program unggulan dengan mengevaluasi kembali program yang dinilai tidak strategis.
”Bukan hanya di Kudus saja yang kena efisiensi, tapi se-Indonesia. Untuk itu saya minta doa restu masyarakat agar dapat mewujudkan seluruh program unggulan,” katanya saat Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029 di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (18/3/2025).
Dalam Musrenbang tersebut, sambung dia, memang banyak masukan yang ia terima. Seluruhnya akan dijalankan dan dicarikan pemecahan masalahnya. Namun tentunya yang bisa ditindaklanjuti juga berdasarkan skala prioritas di tahun 2026 maupun program lima tahun ke depan.
Untuk jangka pendek, kata dia, terkait pengelolaan sampah, jalan, infrastruktur, lampu jalan, ketahanan pangan, pendidikan, dan sosial dengan menyesuaikan anggaran yang hanya Rp 2,4 triliun.
Pemkab, sambung Sam’ani, juga akan berupaya meningkatkan kinerja di tiap organisasi perangkat daerah. Sam'ani mendorong setiap OPD berkolaborasi menuntaskan permasalahan yang menjadi prioritas nasional.
Sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat berupa dana insentif daerah (DID). Upaya lainnya tentu melalui optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD).
”Khusus PAD, kami ingin mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran, sehingga semua pendapatan ini masuk ke pemerintah daerah. Ini tentu akan membantu kami dalam hal anggaran,” tambahanya.
Murianews, Kudus – Bupati Kudus, Jawa Tengah, Sam’ani Intakoris memastikan Pemkab Kudus akan tetap memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada masyarakat Kota Kretek di setiap aspeknya, meski tengah dilakukan efisiensi anggaran.
Sam’ani juga tidak ragu dalam mewujudkan 20 program unggulannya meski di tengah efisiensi anggaran. Justru, pihaknya optimis bisa memaksimalkan program unggulan dengan mengevaluasi kembali program yang dinilai tidak strategis.
”Bukan hanya di Kudus saja yang kena efisiensi, tapi se-Indonesia. Untuk itu saya minta doa restu masyarakat agar dapat mewujudkan seluruh program unggulan,” katanya saat Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029 di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (18/3/2025).
Dalam Musrenbang tersebut, sambung dia, memang banyak masukan yang ia terima. Seluruhnya akan dijalankan dan dicarikan pemecahan masalahnya. Namun tentunya yang bisa ditindaklanjuti juga berdasarkan skala prioritas di tahun 2026 maupun program lima tahun ke depan.
Untuk jangka pendek, kata dia, terkait pengelolaan sampah, jalan, infrastruktur, lampu jalan, ketahanan pangan, pendidikan, dan sosial dengan menyesuaikan anggaran yang hanya Rp 2,4 triliun.
”Menjelang hari raya, kami usahakan perbaikan infrastruktur jalan dan LPJU. Jadi masyarakat yang mudik ke Kudus bangga jalan-jalan di Kudus bagus dan terang benderang,” paparnya.
Pemkab, sambung Sam’ani, juga akan berupaya meningkatkan kinerja di tiap organisasi perangkat daerah. Sam'ani mendorong setiap OPD berkolaborasi menuntaskan permasalahan yang menjadi prioritas nasional.
Sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat berupa dana insentif daerah (DID). Upaya lainnya tentu melalui optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD).
”Khusus PAD, kami ingin mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran, sehingga semua pendapatan ini masuk ke pemerintah daerah. Ini tentu akan membantu kami dalam hal anggaran,” tambahanya.
Diapresiasi...
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengapresiasi Bupati Kudus Sam'ani intakoris dan Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang getol memperbaiki fasilitas umum.
Masan mengacungi jempol keberanian Sam'ani menambal jalan yang berlubamg meskipun jalan tersebut masuk kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.
”Keberanian dalam memperbaiki jalan itu tidak dimiliki oleh bupati-bupati sebelumnya. Bahkan saat perbaikan ditunggu langsung oleh Pak Sam'ani dan Bu Bellinda. Semoga tidak lelah dalam memperbaiki fasilitas umum,” ungkapnya.
Masan meminta bupati mempertimbangkan berbagai hal dalam mewujudkan program unggulan. Misalnya seperti Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta sebesar 1 juta rupiah per bulan. Ketua DPRD mengimbau agar data penerima benar-benar valid.
”Mewujudkan visi misi pasti hambatan yang dihadapi. Apalagi terdapat efisiensi. Oleh karena itu, kedudukan data yang sesuai sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya (nad)
