Anggaran Dipangkas Hingga 80 Persen, InHK: Bikin OPD di Pati Lumpuh

Murianews, Pati – Institut Hukum dan Kebijakan Publik alias InKH mengkritik kebijakan soal pemangkasan anggaran hingga 80 persen di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini dinilai membuat OPD di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati tidak bisa bekerja alias lumpuh.

Direktur InHK Husaini menilai kebijakan yang dilakukan Bupati Pati Sudewo itu hanya menyisakan belanja pegawai atau gaji pegawai. Sedangkan belanja modal untuk kegiatan dan program tak mendapatkan jatah

”Anggaran dinas dipotong 80 persen, di dalam APBD itu, setiap dinas hampir 40 persen itu kan biaya rutin dan gaji pegawai.  Kalau dipotong sampai 80 persen dinas hanya membiayai kebutuhan rutin saja,” ujar Husaini kepada Murianews.com, Sabtu (22/3/2025).

Hal ini membuat kinerja dinas terancam tak berfungsi bahkan lumpuh. Program pelatih pemberdayaan untuk masyarakat hingga operasi untuk penegakkan peraturan daerah pun terancam digelar tak maksimal pada tahun 2025 ini.

”Entah ada program untuk masyarakat. Kalau tidak ada program untuk masyarakat, ya dinasnya tidak berfungsi dong,” kata Husaini.

Dirinya pun berkelakar OPD di Kabupaten Pati untuk diperkukan saja pada tahun ini dan hanya menyisakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Bappeda Kabupaten Pati.

”Mending dinasnya dibekukan saja selama setahun ini. Yang hidup hanya DPUTR saja sama Bappeda gitu. Kalau hanya untuk perbaikan jalan berarti yang bekerja kan DPUTR saja selama setahun,” tandas dia.

Efisiensi...

Sebelumnya diberitakan, Bupati Pati Sudewo akhirnya menggedok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati hasil efesiensi pada Kamis (13/3/2025) lalu.

Usai mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat, Sudewo pun mengecek anggaran di sejumlah Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, mayoritas dinas di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati dipangkas 80 persen.

”Maka kemarin saya melihat semua kegiatan di semua OPD, saya cek secara rinci. Kegiatan kalau masih bisa ditunda saya geser untuk pemenuhan dasar kepada masyarakat,” ujar Sudewo.

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini tidak bakal menimbulkan permasalahan. Pasalnya, pihaknya hanya memangkas anggaran yang dinilai tidak terlalu urgent dan bisa ditunda.

”Tidak apa-apa (dipangkas 80 persen) itu arahan Menteri Keuangan. Lakukan efesiensi disesuaikan dengan kondisi daerahnya,” jelas Sudewo.

Hasil pemangkasan anggaran ini dialokasikan ke sejumlah penanganan infrastruktur. Salah satunya perbaikan puluhan jalan rusak di Kabupaten Pati. Awalnya, anggaran untuk perbaikan jalan ini dianggarkan sekitar Rp 40 miliar menjadi sekitar Rp 330 miliar.

Editor: Cholis Anwar